Soal Kekeliruan Isi Buku Pelajaran, Komisi X DPR: Khawatir Jadi Info Sesat

Rahma Harbani - detikEdu
Minggu, 31 Jul 2022 11:03 WIB
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo (Tsarina/detikcom)
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. (Tsarina/detikcom)
Jakarta -

Buku pegangan siswa SMP kelas 7 pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum lama ini beredar di sosial media akibat kekeliruan isinya. Hal ini pun menarik Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira untuk angkat suara.

Pasalnya, kekeliruan isi tersebut berkenaan dengan konsep Ketuhanan dan Trinitas dalam agama Kristen. Mengutip laman resmi DPR, Minggu (31/7/2022), anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini khawatir muatan materi sebelumnya sudah diterima siswa dan menjadi informasi yang menyesatkan.

"Khawatir muatan materi sebelumnya telah diterima siswa, sehingga memungkinkan terjadinya informasi sesat," kata Andreas.

Andreas mengatakan, pihak Kemendikbud seharusnya melibatkan pakar dari berbagai latar belakang dalam penyusunan materi pelajaran sekolah. Hal ini, kata politisi PDI-Perjuangan tersebut, untuk menghindari hal-hal yang memicu kecurigaan antar-pemeluk agama.

Khususnya dalam penulisan materi soal agama, Andreas menyarankan, perlu melibatkan ahli dari masing-masing agama yang ditulis. "Sebaiknya melibatkan penulis yang benar-benar mempunyai keahlian dalam agama dan sebaiknya dari agama yang sama dengan bidang keagamaan yang ditulis," katanya.

"Seharusnya Kemendikbud melibatkan pakar atau ahli yang memang kompeten di bidangnya sejak awal penyusunan buku materi pelajaran," sambung dia lagi.

Untuk menulis materi buku pelajaran tentang keagamaan, Andreas lebih menyarankan pada isi yang bersifat pemahaman informasi umum tanpa harus melibatkan dogma dalam agama.

"Menulis tentang agama sebaiknya juga tidak menyangkut dogma dalam agama tetapi lebih menyangkut pemahaman informasi umum tentang agama tertentu," tutur dia.

Di samping itu, Andreas mengingatkan terkait pentingnya poses verifikasi sebelum buku sekolah benar-benar diedarkan. Sebab, hal itu bisa menjadi fatal karena isi materi buku pelajaran menjadi pegangan siswa dalam belajar.

"DPR menyayangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbudristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa," tandas Andreas.

Kemendikbudristek pun langsung menarik dan merevisi buku PPKn tersebut per Rabu (27/7/2022) kemarin. Pencetakan untuk versi lama juga sudah dihentikan dan akan diganti dengan edisi revisi.

"Buku versi elektronik yang beredar sudah kami tarik dan segera kami ganti dengan edisi revisi. Pencetakan versi lamanya sudah kami hentikan. Untuk pencetakan selanjutnya akan menggunakan edisi revisi," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo.

Anindito mengatakan, buku sedang dalam proses perbaikan dan pengkajian ulang. Dalam proses perbaikan, kata Anindito, pihak perbukuan akan melibatkan perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).



Simak Video "Komisi X DPR Dorong PAUD Jadi Pendidikan Formal, Apa Alasannya?"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/lus)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia