Kronologi Guru Hukum Siswa Kunyah Plastik, KPAI: Bahaya

Trisna Wulandari - detikEdu
Minggu, 30 Jan 2022 14:00 WIB
Young Asian preteen teenager boy hugging his knee in his bedroom with smartphone, Cyber bullying in kid, depressed child mental health
Ilustrasi korban kekerasan/KPAI kecam guru terduga pelaku pemberi sanksi siswa kunyah sampah plastik. Foto: Getty Images/iStockphoto/ThitareeSarmkasat
Jakarta -

Seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dinonaktifkan karena menghukum 16 murid dengan mengunyah sampah plastik dari bak sampah di depan kelas. Para murid semula ribut di kelas karena hendak memberikan kejutan ulang tahun pada guru kelasnya.

Guru berinisial MS tersebut biasanya mengajar di kelas 4, sedangkan korban adalah siswa kelas 3. Kejadian di lokasi kelas 3A tersebut berawal dari para siswa yang berisik karena guru kelas belum datang.

MS mengimbau kepada murid agar diam dan tidak ribut. Karena siswa ribut lagi, MS kembali datang sambil menutup pintu kelas. MS kemudian mengambil sampah plastik bekas bungkus makanan kering jajanan anak-anak. Sampah tersebut dimasukkan ke mulut para siswa.


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikmudora) Buton, Harmin mengatakan, para siswa sempat ditegur terduga pelaku yang sedang mengajar di kelas sebelah. Setelah beberapa kali menegur, terduga pelaku menutup pintu kelas tersebut dan menghukum siswa.

"Berdasarkan keputusan bersama, sanksinya itu kami tidak memberikan lagi kewenangan untuk mengajar," kata Harmin pada detikcom, Jumat (28/1/2022).

Harmin mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat bersama Dikmudora Buton, dewan guru, dan kepala sekolah. Dia menyatakan sanksi tersebut diberikan sambil menunggu keputusan hukum yang saat ini masih dalam proses. Menurutnya, seorang guru harus banyak bersabar dan masalah sanksi tidak perlu menyentuh fisik.

"Kan saya juga mantan guru, kemarin sudah saya sampaikan dalam kita mengajar itu barangkali ada banyak metode yang harus kita lakukan, termasuk pemberian sanksi, banyak macam sanksi, tidak perlu sanksi fisik atau sanksi yang dilakukan ini," katanya.

Kapolres Buton AKBP Gunarko mengatakan, kejadian ini dilaporkan salah satu orang tua siswa terduga korban ke polisi. Pihak berwajib selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat.

"Nanti kita akan panggil pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut lalu kita tentukan unsur pidananya. Tapi kita harapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menjadi pembelajaran untuk semuanya," imbuh Gunarko.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buton AKP Aslim mengatakan, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan orangtuanya. Selanjutnya akan memeriksa para saksi dari pihak sekolah dan murid lain yang terduga menjadi korban.

Respons KPAI tentang kasus siswa kunyah plastik

1. Kecam oknum guru terduga pelaku kekerasan

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, KPAI mengecam oknum guru SD pemberi sanksi memasukan sampah ke mulut murid yang dianggap salah karena berisik. Retno menjelaskan, sanksi semacam ini sangat tidak mendidik, membahayakan kesehatan peserta didik, dan merupakan salah satu bentuk kekerasan.

"(Terduga) korban merasa trauma akibat kejadian tersebut dan takut untuk masuk sekolah," kata Retno dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/1/2022).

2. Gunakan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan

Retno mengatakan, KPAI mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton untuk menggunakan ketentuan atau mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Pedomannya yakni Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di satuan pendidikan.

Ia menjelaskan, Permendikbud tersebut menjabarkan panduan bagi satuan pendidikan dalam membangun sistem pencegahan kekerasan. Salah satunya yakni dengan membentuk satgas anti kekerasan yang melibatkan perwakilan warga sekolah dan stakeholder terkait, termasuk polsek terdekat, babinsa, RT, RW, dan lain-lain.

3. Sekolah wajib punya sistem pengaduan hingga KPAD

Retno menekankan, sekolah juga wajib memiliki sistem pengaduan yang tidak tunggal. Dengan demikian, sistem tersebut juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) setempat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lain-lain.

Ia mengatakan, Permendikbud tersebut juga memandu penanggulangan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah.

"Ada penindakan karena ada ketentuan sanksi bagi pelaku kekerasan," jelas Retno.

4. Sekolah dan Dinas Pendidikan hormati hak orang tua lapor ke polisi

Retno menambahkan, KPAI mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menghormati orangtua yang melakukan laporan ke kepolisian karena merupakan haknya. Ia menekankan, hak anak pelapor harus tetap dipenuhi dan dilindungi.

Ia menambahkan, anak pelapor termasuk anak-anak lain yang mengalami penghukuman makan sampah, wajib mendapat asesmen psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton. Selanjutnya, anak harus mendapatkan pendampingan psikologis agar bisa pulih dan tidak takut datang ke sekolah.

Retno mengatakan, KPAI mengapresiasi pihak kepolisian yang menangani perkara ini yang akan bertindak sesegera mungkin melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor. Ia menambahkan, polisi dapat menggunakan pasal 76 C dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.



Simak Video "Tiga Ruang Kelas SD di Grobogan Rusak Parah, Siswa Ujian di Teras"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia