Round Up

90 Sekolah DKI Setop PTM: Respons Guru, Wapres, Luhut, dan Kemendikbudristek

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 28 Jan 2022 09:00 WIB
Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran tatap muka 100 persen di kawasan SDN Rorotan 02 Pagi, Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (27/1). Pembelajaran tatap muka ini berlangsung di tengah melonjaknya kasus Omicron.
90 sekolah di DKI Jakarta tutup PTM. (Pradita Utama)
Jakarta -

Sebanyak 90 sekolah di DKI Jakarta tutup pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen setelah menemukan kasus COVID-19 pada siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, berdasarkan data cut off 22 Januari 2022, 120 siswa positif COVID-19 dari 90 sekolah tersebut.

"Total jumlah sekolah yang ditemukan kasus positif yaitu sebanyak 90 sekolah. Kasus positif COVID-19 terdiri dari 120 siswa, 9 guru dan 6 tenaga pendidik," kata Riza Patria dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Sebanyak 90 sekolah yang ditutup terdiri atas 9 sekolah di Jakarta Barat, 5 sekolah di Jakarta Pusat, 31 sekolah di Jakarta Selatan, 42 sekolah di Jakarta Timur, dan 3 sekolah di Jakarta Utara. Sekolah yang ditutup terdiri dari jenjang TK sampai SMA.

Sekolah dengan temuan kasus COVID-19 tersebut ditutup 5-14 hari sesuai ketentuan SKB 4 menteri. Saat ini, sekitar 80 sekolah sudah diizinkan dibuka kembali.

Guru Minta Anies Setop PTM 100 Persen

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala daerah sekitar wilayah aglomerasi menghentikan skema PTM 100 persen demi keselamatan dan kesehatan warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Satriwan mengatakan, saran P2G tersebut mempertimbangkan guru-guru dan siswa di DKI Jakarta yang sudah berpengalaman menggunakan skema PTM terbatas 50 persen dengan metode blended learning. Ia menambahkan, pendampingan orang tua selama PJJ juga akan membantu siswa DKI yang relatif sudah didukung ukungan gawai pintar, komputer, sinyal internet, dan infrastruktur digital.

Pelanggaran PTM 100 Persen

Satriwan menambahkan, P2G menilai penerapan PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif. Sebab, P2G menemukan banyak pelanggaran selama PTM 100 persen.

Beberapa pelanggaran PTM 100 persen temuan P2G tersebut di antaranya jarak 1 meter dalam kelas sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa. Di samping itu, ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC. Siswa juga ditemukan masih berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah. Selain itu, masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam.

Kondisi tersebut menurutnya membuat para guru, orang tua, dan siswa merasa cemas dalam melaksanakan PTM 100 persen yang masih berjalan. Sebab, PTM 100 persen di tengah kasus COVID-19 DKI tidak aman bagi guru dan siswa.

Pelanggaran sepanjang PTM 100 persen menurut Satriwan muncul akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Ia menekankan, kedisiplinan terhadap prokes harus digaungkan terus mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah.

Satriwan menambahkan, P2G berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meremehkan kondisi tersebut dan menunggu hingga gelombang ketiga kasus Covid-19 memuncak.

"Coba rasakan bagaimana guru dan siswa berinteraksi kayak sekolah normal, sebab 100 persen siswa masuk setiap hari. Sementara itu angka kasus meningkat tajam tiap hari. Ini mengganggu pikiran dan kenyamanan belajar di sekolah," kata Satriwan.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, P2G meminta dinas kesehatan provinsi juga gencar mendeteksi dan mitigasi kasus COVID-19. Iman mengatakan, tindakan tersebut penting mengingat Jakarta belum 1 bulan menerapkan PTM 100 persen.

"P2G meyakini, sebenarnya yang tutup lebih dari 90 sekolah. Sebab ada orang tua yang belum lapor ke sekolah dan Disdik," kata Iman.

"Kami meminta Dinas Kesehatan provinsi gencar melakukan swab PCR dan active case finding kepada sekolah, siswa, dan guru, untuk mendeteksi dan memitigasi kenaikan kasus," imbuhnya.

Wapres: Kebijakan PTM Perlu Perhatian Khusus Jelang Puncak Omicron

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM)memerlukan perhatian khusus. Sebab, puncak penyebaran varian Omicron diperkirakan terjadi pada Februari 2022 hingga awal Maret 2022.

"Sampai tanggal 18 Januari 2022 itu terdapat 41 sekolah SD/SMA di Jakarta yang sebagian siswanya positif Covid-19. Bagaimana kira-kira kelanjutan kebijakan dari PTM ini, pembelajaran tatap muka ini. Karena penyebarannya cepat dan bahkan diperkirakan Februari ini akan mencapai puncaknya dan sampai dengan awal Maret," kata Ma'ruf saat memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM secara daring Senin (24/1/2022), dikutip dari laman Kominfo, Rabu (26/1/2022).


Sebelumnya, Ma'ruf diketahui memantau evaluasi penyelenggaraan pertemuan tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah di sejumlah daerah.

Dalam rapat terbatas, Ma'ruf menyoroti penyebaran varian COVID-19 Omicron yang meningkat pesat beberapa hari terakhir dan menyebabkan kematian. Ia juga meminta kesiapan jajaran untuk mencegah penularan lebih masif dan korban yang lebih banyak.

"Ini walaupun sekali lagi tingkat keparahan varian Omicron ini lebih ringan dibanding dengan Delta, tapi kalau jumlah bertambah terus, potensi penularan kepada, terutama yang komorbid, maka ini juga akan memberikan tekanan kepada fasilitas tenaga kesehatan yang ada. Karena itu, seperti apa kesiapan kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, sejumlah kesiapan yang dapat dilaksanakan yakni penguatan tracing pada masyarakat untuk mengantisipasi Orang Tanpa Gejala (OTG) dan percepatan vaksinasi dewasa, lansia, serta anak-anak.

"Vaksinasi booster sudah mulai dilaksanakan," kata Ma'ruf.

Kemendikbudristek: Mekanisme PTM Sudah Akomodasi PPKM dan Antisipasi Penyebaran

Terkait pernyataan Ma'ruf, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, mekanisme PTM sudah tertuang dalam Surat keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dengan mempertimbangkan level PPKM.

"Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB Empat Menteri sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme berdasarkan level PPKM. Termasuk jika ada kondisi penyebaran yang meningkat," kata Anang, Rabu (26/1/2022).

"Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM level 3 dan 4 otomatis tidak PTM terbatas 100%. Apalagi PPKM level 4, wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Rincian terkait hal ini dapat dilihat langsung di dalam SKB Empat Menteri," jelasnya.

Luhut: Jakarta PPKM Level 2, Sekolah Tatap Muka Tetap Lanjut

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sekolah tatap muka tetap lanjut dengan status Jakarta PPKM level 2. Ia menambahkan, pemerintah belum berencana mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka.

"Kita tak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka," kata Luhut dalam jumpa pers, Senin (24/1/2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, kebijakan akan berubah jika ada hal luar biasa terjadi saat pandemi. Ia menekankan, karena itu saat ini pembelajaran tatap muka tidak disetop.

"Pembelajaran sampai hari ini tetap dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan diambil keputusan tersendiri," ucapnya.

Luhut menegaskan, saat ini sistem kesehatan di Indonesia sudah cukup siap untuk menghadapi varian Omicron. Namun, masyarakat juga diingatkan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah pastikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron ini. Namun langkah bijak bagi masyarakat yang menaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang bisa terjadi," kata Luhut.

Luhut mengatakan, pemerintah tetap memberlakukan sistem Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tanpa lockdown. Sebagai satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek, sambungnya, Jakarta berada di status PPKM level 2.

Ini artinya, provinsi DKI Jakarta PPKM level 2 berlaku di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Aturan PTM 2022 SKB 4 Menteri

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 1-2

  • 1. Untuk sekolah dengan minimal 80% pendidik/tenaga kependidikan dan 50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2:
    • - Siswa melakukan sekolah tatap muka setiap hari
    • - Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas
    • - Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari
  • 2. Untuk sekolah dengan 50-80% pendidik/tenaga kependidikan dan 40-50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2:
    • - Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
    • - Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas
    • - Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari
  • 3. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 50% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 40%:
    • - Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
    • - Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas
    • - Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari

PTM terbatas di daerah PPKM level 3:

  • 1. Untuk sekolah dengan minimal 40% pendidik/tenaga kependidikan dan minimal 10% warga masyarakat lansia tingkat kabupaten/kota sudah divaksinasi dosis 2:
    • - Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
    • - Jumlah peserta didik 50 % dari kapasitas ruang kelas
    • - Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari
  • 2. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 40% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 10%, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

PTM terbatas di daerah PPKM Level 4 tidak diadakan. Sebagai pengganti, siswa diberikan pembelajaran jarak jauh.

Ketentuan guru dan tenaga kependidikan:

  • - Pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas pembelajaran atau bimbingan saat PTM Terbatas wajib sudah mendapat vaksin COVID-19
  • - Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak boleh atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan lewat PJJ

Kondisi medis warga sekolah:

  • - Tidak terkonfirmasi COVID-19 dan tidak kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19
  • - Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid). harus dalam kondisi terkontrol
  • - Warga sekolah dan keluarga di rumah tidak memiliki gejala COVID-19

Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang ditentukan dengan ketentuan:

  • - Tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat
  • - Jadwal kedatangan dan kepulangan siswa pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan

Protokol kesehatan PTM terbatas di sekolah:

  • - Menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut, dan dagu - Menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi-meja minimal 1 meter
  • - Menghindari kontak fisik
  • - Tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar
  • - Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan
  • - Menerapkan etika batuk dan bersin
  • - Rutin membersihkan tangan
  • - Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan
  • - Kantin sekolah belum boleh buka selama PTM Terbatas
  • - Pedagang di luar gerbang sekolah diatur satgas penanganan COVID-19 sekolah dan setempat

Di samping PTM, SKB 4 Menteri terbaru juga menetapkan bahwa kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM.



Simak Video "Epidemiolog Singgung Ancaman Omicron Bagi Anak"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia