.webp)
Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan akses pendidikan gratis di tiap jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Kendati demikian, pakar pendidikan mengingatkan perlunya kajian komprehensif jika kebijakan ini ditetapkan di universitas.
Menurut Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Achmad Hidayatullah, Ph.D, kebijakan tersebut perlu disertai dengan pengendalian jumlah mahasiswa sesuai kapasitas perguruan tinggi. Ia melihat kapasitas penerimaan yang terlalu besar dapat mengurangi kualitas pembelajaran.
"Padahal, lingkungan akademik yang suportif penting untuk menumbuhkan growth mindset dan kemampuan menghasilkan innovative ideas," kata Dayat, panggilan akrabnya, dalam laman Umsura dikutip Minggu (4/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, universitas perlu memprioritaskan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata mengejar jumlah mahasiswa.
"Pendidikan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata jumlah mahasiswa, sebagai prioritas," tegasnya.
Cegah Pungutan Liar di Sekolah
Selain pendidikan tinggi, Prabowo juga menekankan pendidikan gratis di tingkat sekolah. Dayat mengapresiasi komitmen tersebut. Akan tetapi, Dayat menyoroti pungutan-pungutan yang seringkali dikemas sebagai sumbangan sukarela.
Ketika sumbangan yang semestinya bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban terselubung, kondisi tersebut menimbulkan tekanan bagi orang tua. Beban tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi kenyamanan dan semangat anak dalam belajar.
"Di lapangan masih ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sukarela. Ketika sumbangan berubah menjadi kewajiban terselubung, orang tua dapat merasa tertekan, cemas, bahkan khawatir anaknya kehilangan kesempatan untuk bersekolah," jelasnya.
Implementasi Digitalisasi Pendidikan yang Proporsional
Selain persoalan kapasitas, Dayat mendorong digitalisasi pendidikan agar ditempatkan secara proporsional. Ia mengingatkan, pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring tanpa didukung infrastruktur, pedagogi, dan interaksi yang memadai berisiko menghambat perkembangan kemampuan berpikir mandiri.
"Teknologi dapat memperluas akses, tetapi peran guru dan dosen sebagai pembimbing, pemberi umpan balik, penguat karakter, dan pemicu berpikir kritis tetap penting," ujarnya.
Kebijakan pendidikan gratis perlu diiringi dengan tata kelola pendidikan yang bersih, pengendalian komersialisasi pendidikan, dan penguatan kualitas pembelajaran.
"Tujuannya bukan sekadar membuat pendidikan bebas biaya, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, growth mindset, serta daya inovasi peserta didik," pungkasnya.
