.webp)
Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) keluarkan Seruan Padjadjaran, sebuah pernyataan kritis soal Board of Peace (BoP), Agreement on Reciprocal Trade (ART), dan agresi Israel terhadap Iran. Apa itu Seruan Padjadjaran?
Pada dasarnya, Seruan Padjadjaran berisi sikap Dewan Profesor Unpad terhadap kondisi negara Indonesia saat ini ditengah konflik global. Sikap ini disampaikan kepada Guru Besar dan Civitas Akademika Unpad agar memberikan perhatian secara kritis terkait BoP, ART, dan serangan Israel-Amerika Serikat (AS) pada Iran.
"Demi kedaulatan negara dan kepentingan nasional Indonesia," tegas tujuan Seruan Padjadjaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BoP dan ART Merugikan Indonesia
Diterbitkan pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu, Ketua Dewan Profesor Unpad, Atwar Bajari menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) dan ditandatanganinya Agreement on Reciprocal Trade (ART).
BoP merupakan badan internasional yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertugas untuk mengawasi keadaan Gaza pasca serangan Israel. Sedangkan ART adalah perjanjian dagang antara Indonesia dan AS yang bertujuan menurunkan tarif impor dan menghapus hambatan dagang di dunia negara.
Atwar menyebut dua langkah ini secara substansi (inti pokok) sangat merugikan Indonesia. Kerja sama dengan AS juga menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat negara tersebut membantu agresi militer Israel terhadap Iran.
Dewan Profesor Unpad kembali mengingatkan posisi Indonesia terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negeri. Hal ini sudah tertuang secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi:
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Pernyataan itu kemudian dilanjutnya dengan salah satu tujuan Indonesia dalam paragraf keempat UUD 1945 yang berbunyi:
".... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial..."
Mereka meyakini, memang Indonesia bebas menentukan posisi dan langkah diplomasi terhadap isu global sesuai kepentingan nasional. Namun, tidak seharusnya Indonesia tidak mengambil sikap ketika ada pelanggaran kemanusiaan atau ketidakadilan yang nyata seperti serangan Israel terhadap Iran.
"Kebijakan luar negeri yang 'aktif' menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan memihak pada perlindungan martabat manusia dan pemulihan keadilan," tegas Dewan Profesor Unpad dikutip dari postingan Instagram resmi Unpad, Sabtu (7/3/2026).
Kecam Israel-Minta Keanggotaan BoP Dievaluasi
Melihat kondisi Indonesia di ranah global saat ini, Dewan Profesor Unpad menegaskan lima poin penting, yaitu:
1. Kecaman Terhadap Israel dan AS
Kecaman keras terhadap tindakan agresi militer yang dilakukan Israel dengan bantuan Amerika Serikat, terhadap Republik Iran. Serangan terhadap suatu negara berdaulat, merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar Hukum Internasional, mengancam stabilitas kawasan, dan memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.
Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka tatanan internasional berbasis hukum (rule-based international order) akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya.
2. Duka Cita untuk Pemimpin dan Warga Sipil Iran
Dewan Profesor Unpad menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para pemimpin dan warga sipil Iran. Tragedi ini bukan hanya kehilangan bagi bangsa Iran, tetapi juga preseden berbahaya dalam praktik hubungan internasional.
Preseden (keputusan/kejadian yang dijadikan contoh) yang dimaksud adalah ketika pembunuhan politik terhadap kepala negara atau pemimpin suatu negara dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri.
3. Evaluasi Keanggotaan BoP
Seruan diberikan Dewan Profesor Unpad kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap prinsi kebijakan laur negeri-bebas aktif serta amanat UUD 1945. Indonesia seharusnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan hal itu, mereka ingin Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP).
4. Perlu Ada Kajian Kritis Soal ART dan BoP
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta melakukan kajian kritis terhadap dampak luas yang ditimbulkan ART serta keanggotaan Indonesia dalam BoP.
5. Seruan kepada PBB dan Masyarakat Internasional
Terkahir, Dewan Profesor Unpad memberikan seruan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional untuk segera mengentikan segala bentuk agresi militer. Selain itu, PBB diminta mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan penyelesaian melalui jalur diplomasi sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.
Seruan Padjadjaran terbit di Bandung, 5 Maret 2026 dan ditandatangani empat perwakilan atas nama Guru Besar dan civitas akademika Unpad. Keempatnya yakni, Ketua Dewan Profesor Atwa Bajari; Sekretaris Dewan Profesor Iman Hernaman; Ketua Senat Akademik Yoni Syukriani; dan Sekretaris Senat Akademik Sriwidodo.
Untuk melihat isi Seruan Padjadjaran selengkapnya, detikers bisa cek di sini:
View this post on Instagram
