.webp)
Langkah diplomasi Indonesia tengah menjadi sorotan usai bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut pakar, langkah ini dinilai menuntut kewaspadaan karena sarat akan dominasi AS.
"Board of Peace ini sangat sentralistik dan personal. Yang memimpin bukan institusi negara Amerika Serikat, melainkan figur Donald Trump secara langsung. Seluruh otoritas dan persetujuan berada di tangannya, termasuk hak veto atas setiap keputusan yang dihasilkan," kata Pakar Perdamaian dan Transformasi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Idham Badruzaman, S IP, MA, Ph D, dikutip dari laman resmi UMY.
Merespons langkah diplomasi Indonesia, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan diskusi yang membahas pendekatan proactive hedging (lindung nilai proaktif) melalui studi kasus Armenia. Diplomasi ini mendorong negara untuk tampil sebagai aktor aktif ikut membentuk tatanan regional dan global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cara ini telah dilakukan oleh Armenia, negara kecil yang terkurung daratan di persimpangan Asia Barat dan Eropa Timur. Dengan proactive hedging, Armenia menjelma menjadi aktor aktif dalam gejolak politik global, salah satunya bekerja sama militer dengan Prancis dan India, serta keterlibatan dalam berbagai inisiatif NATO.
Pilar Utama Strategi Diplomasi Proactive Hedging ala Armenia
Kandidat Doktor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekaligus mantan peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Armenia, Ararat Konstanian, menjelaskan strategi proactive hedging bertumpu pada empat pilar utama, yaitu:
1. Status building, yaitu membangun inisiatif regional untuk mendapat pengakuan global.
2. Normative leverage, yaitu mengajukan proposal perdamaian atau proyek regional sebagai usaha untuk mengakhiri konflik.
3. Diplomasi aktif melalui keterlibatan langsung dengan seluruh pihak yang berkonflik, tanpa bergantung penuh pada mediator internasional.
4. Diversifikasi strategis dengan memperluas mitra keamanan dan ekonomi.
Kenapa Indonesia Perlu Melihat Langkah Diplomasi Armenia?
Dengan langkah diplomasinya, sektor ekonomi Armenia bisa berbicara banyak di panggung dunia. Tak hanya menjadi anggota Eurasian Economic Union, Armenia juga mempererat kerja sama dengan China melalui pengembangan proyek infrastruktur yang menghubungkan Belt and Road Initiative (BRI) dengan proyek Crossroads of Peace milik mereka.
Tak hanya itu, Armenia juga berhasil menarik investasi strategis dari Amerika Serikat, termasuk pengadaan chip teknologi tinggi NVIDIA untuk pembangunan pusat kecerdasan buatan (AI) nasional. Menurut BRIN, langkah diplomasi Armenia bisa relevan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
"Diskusi ini memberikan pemahaman analitis tentang proactive hedging sebagai strategi kebijakan luar negeri, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk menilai kembali posisi strategis Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Ararat, dikutip dari laman BRIN.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami menilai, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami pergeseran dari kebijakan non-blok (non-alignment) menuju multi-alignment, dengan memperluas kemitraan internasional tanpa kehilangan kemandirian strategis.
"Pengalaman Armenia menunjukkan bagaimana negara dapat melakukan 'tarian' di antara kekuatan-kekuatan besar secara cermat agar tetap independen dan efektif dalam mengelola kepentingan nasional. Keberhasilan Armenia menarik investasi teknologi tinggi, seperti chip NVIDIA, juga menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam menavigasi persaingan teknologi global," ungkapnya.
Menurutnya, langkah diplomasi proactive hedging seperti yang dilakukan Armenia, bisa membuka peta jalan bagi negara-negara untuk tidak hanya bertahan saat badai geopolitik 'dimainkan' negara-negara besar. Negara-negara menengah dinilai bisa berperan sebagai penghubung bagi perdamaian dan kemakmuran global.
(nah/faz)
