Usai Bikin Harvard Bayar Rp 8 T, Trump Tekan 9 Kampus AS soal Syarat Pendanaan

ADVERTISEMENT

Usai Bikin Harvard Bayar Rp 8 T, Trump Tekan 9 Kampus AS soal Syarat Pendanaan

Nograhany Widhi Koesmawardhani - detikEdu
Jumat, 03 Okt 2025 20:00 WIB
Cek Fakta: Trump Ulangi Klaim Palsu saat Berpidato di PBB
Foto: DW (News)
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Harvard University sepakat membayar USD 500 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Kini, Trump menekan 9 kampus AS bila ingin mendapatkan akses pendanaan.

Tekanan itu diberikan dalam bentuk surat dari Gedung Putih kepada 9 kampus ternama AS yakni:

  1. Vanderbilt University
  2. Dartmouth College
  3. University of Pennsylvania
  4. University of Southern California
  5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  6. University of Texas di Austin
  7. University of Arizona
  8. Brown University
  9. University of Virginia

Suratnya dikirim pada Rabu (1/10/2025) malam. Gedung Putih memilih sekolah-sekolah yang mereka yakini sebagai atau bisa menjadi 'aktor yang baik'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isi suratnya, intinya, meminta 9 kampus itu menandatangani pakta ideologis berisi 10 poin sebagai imbalan atas akses istimewa ke pendanaan federal, demikian dilansir Newsweek, Kamis (2/10/2025).

ADVERTISEMENT

Surat tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal, mencakup tuntutan agar universitas-universitas menjadikan kampus mereka 'lingkungan yang lebih ramah bagi kaum konservatif' membatasi pendaftaran mahasiswa internasional, dan melarang penggunaan ras atau jenis kelamin dalam rekrutmen dan penerimaan mahasiswa.

Surat tersebut berfokus pada lingkungan kampus, termasuk meminta universitas untuk menghapuskan departemen yang 'sengaja menghukum, meremehkan, dan bahkan memicu kekerasan terhadap ide-ide konservatif' dan melarang karyawan mengekspresikan pandangan politik atas nama perusahaan mereka'. Universitas yang menyetujui tuntutan pemerintahan Trump akan mendapatkan 'berbagai manfaat positif' termasuk 'hibah federal yang substansial dan bermakna'.

Respons 9 Kampus

Newsweek menghubungi sembilan universitas tersebut untuk meminta komentar.

"Kami sedang meninjau surat dari Pemerintah," kata University of Southern California kepada Newsweek.

MIT juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima dokumen dari pemerintah.

Sedangkan Ketua Dewan Bupati Sistem Universitas Texas, Kevin Eltife, mengatakan merasa 'terhormat' karena Universitas Texas di Austin dipilih oleh pihak administrasi untuk menerima pakta tersebut.

"Kami sangat antusias untuk segera berinteraksi dengan para pejabat universitas dan meninjau pakta tersebut," kata Eltife dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Newsweek.

Seorang juru bicara Universitas Virginia mengatakan kepada Newsweek bahwa Presiden Sementara Paul G Mahoney menerima surat dari Menteri Pendidikan dan pejabat Gedung Putih mengenai Pakta untuk Keunggulan Akademik dalam Pendidikan Tinggi pada Rabu malam.

"Universitas belum membuat keputusan apa pun terkait Pakta tersebut," kata juru bicara Universitas Virginia.

Surat Dikritik Keras

Surat tersebut telah menuai reaksi keras, salah satunya Presiden American Council on Education Ted Mitchell. American Council on Education mewakili lebih dari 1.500 rektor perguruan tinggi dan universitas.

Mitchell mengatakan implikasinya terhadap kebebasan berbicara sangat mengerikan.

May Mailman, penasihat senior untuk proyek-proyek khusus di Gedung Putih, mengatakan pemerintahan Trump tidak berencana membatasi pendanaan federal hanya untuk sekolah-sekolah yang menandatangani perjanjian tersebut, tetapi mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan hibah jika memungkinkan.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah membekukan pendanaan untuk universitas, seperti Universitas Harvard, atas tuduhan antisemitisme dan kekhawatiran tentang praktik keberagaman.

Pemerintahan Trump memusatkan perhatian pada gerakan protes pro-Palestina yang mengguncang kampus Harvard, dengan mengambil langkah untuk menghentikan lebih dari USD 2 miliar (sekitar Rp 33 triliun) dana hibah penelitian untuk universitas tersebut.

Pemerintah juga berupaya melarang mahasiswa internasional kuliah di sana, mengancam status akreditasi Harvard, dan membuka pintu untuk pemotongan dana lebih lanjut dengan menyatakan bahwa universitas tersebut melanggar hukum hak sipil federal.

Update terakhir, dilansir dari detikNews pada Rabu (1/10/2025) lalu, Perundingan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Universitas Harvard akhirnya berakhir dengan kesepakatan. Hal ini terjadi usai berbulan-bulan negosiasi yang diwarnai ketegangan.

Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, pihak Harvard akan membayar sebesar USD 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan.

"Dan mereka akan membayar sekitar USD 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang tentang cara menggunakan AI dan banyak hal lainnya, mesin, banyak hal," ucap Trump merujuk pada Harvard.

Beberapa sekolah Ivy League lainnya telah membuat kesepakatan dengan pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Universitas Columbia dan Universitas Brown, yang menerima beberapa tuntutan pemerintah. Columbia setuju untuk membayar lebih dari USD 220 juta (setara Rp 3,6 triliun) kepada pemerintah dan Brown mengatakan akan membayar USD 50 juta (sekitar Rp 827 miliar) untuk mendukung pengembangan tenaga kerja lokal.




(nwk/pal)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads