.webp)
Melambungnya besaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 di berbagai kampus semakin jadi sorotan. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di hadapan DPR berjanji akan menghentikan tingginya kenaikan UKT.
Janji tersebut tampaknya tidak bisa menghentikan tingginya gelombang protes mahasiswa di berbagai kampus RI. Sebut saja di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sumatera Utara (USU) hingga mahasiswa Universitas Riau (Unri)
Mirisnya, mahasiswa di Unri malah berujung dipolisikan usai melakukan kritik kebijakan UKT oleh rektornya sendiri. Meskipun kini laporan telah dicabut pihak kampus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu berbagai tokoh politisi RI juga melakukan kritik keras terhadap mahalnya biaya kuliah di negeri ini. Siapa saja? Berikut daftarnya seperti dirangkum detikEdu.
Tokoh Kritik UKT Mahal
Prabowo Subianto
Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto angkat bicara terkait naiknya UKT di sejumlah PTN tanah air. Pada masa kepemimpinannya yang akan datang, ia bertekad ingin meringankan UKT PTN hingga sangat minim atau gratis.
"Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu," ujar Prabowo.
Tidak hanya masalah biaya, Prabowo juga akan berusaha meningkatkan perbaikan pendidikan negara. Salah satunya dengan cara menggiatkan hilirisasi agar penghasilan negara bertambah.
"Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaikan pendidikan kita," ucapnya.
Megawati Soekarnoputri
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pemberitaan biaya pendidikan RI yang terkesan 'dimahalkan'. Menurutnya negara seharusnya memiliki hitungan untuk membiayai anak-anak yang memiliki ekonomi rendah.
Selain itu ia menambahkan pendidikan itu harus terjangkau karena penting untuk proses regenerasi.
"Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," ujar Megawati dikutip dari detiknews, Sabtu (25/5/2024).
Anies Baswedan
Kembali mengutip detiknews, mantan Mendikbudristek Anies Baswedan juga menyinggung persoalan UKT. Ia tidak bisa memungkiri bila biaya pendidikan tinggi memang mahal.
Namun, negara harusnya bisa mengambil status tersebut bukannya keluarga. Caranya dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan tinggi agar masyarakat berekonomi rendah bisa merasakannya.
"Negara harus alokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat, keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah," katanya.
Anies berharap solusi atas persoalan UKT nantinya didasarkan pada pembahasan berbagai hal mendasar seperti beban yang diambil oleh negara bukan hanya berpatokan pada persentase kenaikan anggarannya saja.
"Persoalannya sederhana sekali. Biaya pendidikan tinggi mahal, kepada siapa itu dibebankan? kepada keluarga atau negara? Itu hal mendasarnya. Selama itu tidak dibereskan, kita hanya mendiskusikan persentase nggak akan pernah selesai," ujarnya.
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy juga mengkritik kenaikan UKT di sejumlah PTN. Untuk itu ia meminta kepada PTN untuk bijaksana dalam mengambil keputusan terkait terlebih bila terjadi di tengah proses pendidikan.
"Bahkan kalau perlu nilai kenaikannya juga harus ditetapkan, jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT. Itu saya kira langkah yang sembrono. Itu artinya berarti kampus itu tidak punya perencanaan yang bagus dalam kaitannya dengan manajemen keuangan," kata Muhadjir dikutip dari CNN Indonesia.
Wapres Ma'ruf Amin
Terkait kenaikan, Wapres Ma'ruf Amin akui jika pemerintah belum bisa menanggung pendanaan perguruan tinggi secara penuh. Untuk itu ada klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) agar PTN bisa melakukan pendanaan mandiri.
Meski begitu, Wapres menekankan perlunya pembiayaan secara proporsional antara pemerintah, mahasiswa dan perguruan tinggi agar UKT tidak membebani mahasiswa. Jika hal ini bisa dilakukan ia meyakini persoalan mahalnya biaya kuliah bisa teratasi.
"Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian," kata Wapres dikutip dari Kantor Berita Antara.
(det/pal)
