Menaker Sebut Sekitar 12 Persen Pengangguran Sarjana-Diploma, Kok Bisa?

ADVERTISEMENT

Menaker Sebut Sekitar 12 Persen Pengangguran Sarjana-Diploma, Kok Bisa?

Novia Aisyah - detikEdu
Kamis, 23 Feb 2023 17:30 WIB
Sejumlah pelamar kerja mencari informasi pekerjaan di salah satu stan perusahaan pada bursa kerja bertajuk Job Fair Career Expo 2023 di Plaza Simpang lima, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (25/1/2023). Bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan itu membuka 1.500 lowongan pekerjaan dan akan berlangsung hingga 26 Januari 2023. ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom.
Foto: ANTARA FOTO/AJI STYAWAN
Jakarta -

Sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia disebut didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan besarnya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi itu dikarenakan ketiadaan link and match antara perguruan tinggi dan pasar kerja.

Dia mengatakan saat ini jumlah kelompok pekerja mayoritas lulusan SMP dan SD.

"Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana," kata dia, usai menghadiri wisuda anaknya di Universitas Gadjah Mada (22/2/2023), dikutip dari rilis laman kampus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menurutnya bisa diharapkan untuk mengurangi angka pengangguran. Ida menjelaskan, dengan program magang, maka mahasiswa dipersiapkan untuk bekerja sebelum lulus.

"Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran," ucapnya. Walau tidak ada target khusus jumlah pengangguran yang berkurang dari program MBKM, Menaker berharap program magang kerja bagi mahasiswa dapat mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan pasar kerja.

ADVERTISEMENT

Pada kesempatan ini, Ida Fauziyah juga menjelaskan soal banyaknya buruh korban PHK yang terdampak dari penurunan ekonomi global sekarang ini. Dia mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberi subsidi upah sebagaimana dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya subsidi upah saat itu diserahkan karena situasi pandemi dan penyesuaian kenaikan BBM.

"Bantuan subsidi upah tahun 2020 dan 2021 karena ada pandemi dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan. Lalu tahun 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kita perlu membantu dengan subsidi upah," terangnya.

Namun, Ida menyebut mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang membuat upah buruh berkurang. "Sebenarnya kebijakan itu mengikuti kondisi," kata dia.

Walau ada ancaman resesi, Ida menuturkan banyak negara yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski ada penurunan.

"Ekonomi kita diprediksi turun tapi dianggap sangat baik dengan negara lain, bisa tumbuh positif dan inflasi yang masih bisa terkendali. Meski ada penurunan tapi masih tumbuh positif," ujar Menaker.




(nah/nwk)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads