.webp)
Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tidak lagi menawarkan jurusan bea cukai dan pajak. Pembaruan ini merupakan hasil dari diskusi berbagai pihak, sehingga pada akhirnya beberapa prodi dan jurusan di PKN STAN harus dihapuskan.
Sebelumnya, PKN STAN memiliki Jurusan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari dua prodi, yaitu prodi D3 dan D1 Kepabeanan dan Cukai. Kemudian ada juga prodi D3 pajak. Tiga prodi ini dihapus untuk tahun ajaran 2022-2023 sehingga calon mahasiswa baru tidak lagi bisa memilih jurusan ini.
Dalam diskusi bersama detikcom (25/7) Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc, MBA, PhD menjelaskan secara detail terkait hilangnya beberapa jurusan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di masa sebelumnya PKN STAN menerima untuk mahasiswa D1 dan D3. Prodinya itu mengarah pada kebutuhan unit eselon 1, misalnya prodi pajak untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bea cukai untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan ada beberapa juga prodi yang dari awal tidak untuk kebutuhan eselon 1. Ini PKN STAN di masa lalu," kata Rahmadi membuka perbincangan.
Lebih lanjut, lulusan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1997 ini menjelaskan bahwa Menteri Keuangan melihat tren ini dan mengatakan terlalu banyak SDM yang dihasilkan, padahal negara sudah banyak belanja untuk sistem IT.
Memaksimalkan sistem IT
"Menkeu mengatakan, kita sudah belanja banyak di IT, sudah banyak sistem tapi kenapa kok SDM masih banyak dan terus bertambah. Karena memang dilihat dari PKN STAN itu penerimaannya terus bertambah, kalau dilihat itu puncaknya tahun 2017, kami menerima hampir 7.000 mahasiswa dan ini dipertanyakan. Kalau IT ini dikembangkan mestinya kebutuhan SDM stagnan atau berkurang," jelas Rahmadi.
Meskipun sistem IT sudah mumpuni, ternyata belum ada pemanfaatan maksimal. Sampai pada akhirnya muncul pandemi COVID-19 yang mau tak mau mengharuskan semua orang menguasai bidang digital.
"Kita belum bisa melihat manfaat IT ini sebelum ada trigger, ketika ada trigger, yang paling luar biasa adalah COVID-19. Dari sini Kemenkeu melihat kita sudah kelebihan, kebanyakan pegawai terutama yang sifatnya teknis," lanjut Rahmadi.
Bertujuan agar mahasiswa bisa menguasai banyak ilmu
Dari perkembangan era modern inilah, PKN STAN kemudian menggelar diskusi panjang dengan berbagai pihak terkait kebutuhan tenaga terampil di masa depan. Sampai pada akhirnya diputuskan PKN STAN mengurangi beberapa jurusan yang ada.
"Di masa depan kebutuhan yang dipakai berbasis IT, kebutuhan tenaga terampil juga masih dibutuhkan namun mungkin tidak begitu banyak karena sekarang banyak yang diotomasi. Contohnya nanti mungkin hanya satu orang di bidang pajak yang perlu pencet-pencet sudah selesai semua. Jadi diputuskan PKN STAN harus berubah," bebernya.
Di sisi lain, PKN STAN mendapat permintaan banyak dari kementerian lain selain Kemenkeu, lembaga negara dan pemda. Oleh karenanya dibutuhkan lulusan yang memahami semua bidang ilmu, tidak hanya terpaku pada satu teknis saja.
Akhirnya beberapa prodi yang ada, kemudian disederhanakan. Kini PKN STAN hanya memiliki tiga prodi utama yakni Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara dan Manajemen Aset Publik.
Menghindari motivasi tertentu
Dihapusnya beberapa prodi dan jurusan di PKN STAN ini juga sekaligus menepis anggapan banyak orang pada jurusan tertentu. Dalam konteks seperti itu, Rahmadi mengatakan harapannya calon mahasiswa yang masuk PKN STAN ini memang ingin mengabdi sebagai aparatur sipil negara.
"Yang dianggap masyarakat, jalur tertentu bisa mendapatkan benefit. Motivasi ini salah. Kalau motivasinya salah maka komitmennya salah, maka kita juga menghasilkan lulusan yang salah," ujar Rahmadi.
(dvs/nwy)
