.webp)
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, MA, menyoroti jumlah pengangguran lulusan D4, S1, hingga S3 yang mencapai 1,033 juta menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
Prof Tadjuddin menilai, pendidikan tinggi cenderung hanya fokus memberikan bekal teori. Padahal, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis.
"Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan," jelasnya, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi Lapangan Kerja yang Berubah-Masuknya AI
Fenomena sulitnya lulusan mendapatkan pekerjaan menjadi tren global. Hal ini umumnya disebabkan oleh bergesernya kebutuhan dunia kerja hingga masuknya artificial intelligence (AI) yang mengerjakan pekerjaan milik pemula.
Menurut Prof Tadjuddin, pasar kerja saat ini tak lagi hanya memandang gelar, melainkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, banyak lulusan yang keluar dari kampus, belum memiliki keterampilan yang memadai.
"Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit," paparnya.
Di samping persoalan kompetensi lulusan, menurutnya struktur ekonomi Indonesia juga belum betul-betul mampu menghadirkan lapangan pekerjaan berkualitas, utamanya sektor industri. Selama ini industri padat karya merupakan salah satu penyerap tenaga kerja. Akan tetapi, biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan tekanan terhadap industri padat karya.
"Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja," terangnya.
Adanya Program Magang yang Dimanfaatkan
Untuk meningkatkan keterampilan sejak kuliah, pemerintah menyediakan program magang dalam beberapa tahun terakhir. Prof Tadjuddin menilai langkah ini bisa membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan kerja.
Meski begitu, daya tampung magang dinilai masih terlalu kecil. Ia mengatakan, pemerintah perlu memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri.
"Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja," tuturnya.
Perlunya Revitalisasi Pendidikan
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, mengatakan bahwa untuk mengatasi tingginya pengangguran lulusan kampus, pemerintah perlu melakukan revitalisasi pendidikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.
"Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda," ujarnya.
Menurut Agus, strategi pengembangan politeknik ini perlu dilanjutkan agar setidaknya dapat mengurangi pencari kerja lulusan SMA yang minim kompetensi. Berbekal pendidikan vokasi, diharapkan tercipta wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain.
Hal senada juga disampaikan oleh Prof Tadjuddin. Ia berpendapat bahwa pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
"Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik," pungkasnya.
