.webp)
- Soroti RI Gabung BoP, ART, Belum Tegas Mengutuk Agresi AS-Israel
- 5 Poin Tuntutan PPI Dunia pada Pemerintah RI 1. Menuntut Sikap Tegas Pemerintah dan Tanpa Ambigu Mengutuk Agresi Militer AS-Israel pada Iran 2. Menuntut Pemerintah Indonesia agar Keluar dari BoP 3. Membatalkan ART karena Banyak Merugikan Indonesia 4. Pengiriman TNI ke Gaza Harus Jelas 5. Menuntut Langkah Politik Luar Negeri dengan Melibatkan Partisipasi Publik yang Bermakna
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) keluarkan pernyataan sikap soal keadaan dan kebijakan politik luar negeri (polugri) RI saat ini. Mereka menilai langkah polugri Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serampangan, minim deliberasi institusional, mengabaikan partisipasi publik, dan menyalahi konstitusi.
"Berbagai kebijakan politik luar negeri (Polugri) Republik Indonesia sejak Presiden Prabowo menjabat telah memicu kritik luas dari pengamat hubungan internasional, akademisi, dan masyarakat sipil," jelas PPI Dunia melalui keterangannya, ditulis Selasa (10/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soroti RI Gabung BoP, ART, Belum Tegas Mengutuk Agresi AS-Israel
PPI dunia menyayangkan pemerintah tidak mengindahkan masukan dari beragam elemen. Mereka juga menyoroti kehadiran Indonesia di organisasi Board of Peace (BoP) besutan Presiden AS Donald Trump. Kondisi ini menurut PPI membuat Indonesia telah keluar dari prinsip non-blok dan bebas-aktif.
"Langkah ini telah melukai hati masyarakat Indonesia yang tidak mendukung agenda imperialis AS di bawah Trump," ungkap mereka.
Selain BoP, perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi hal yang tidak terlewati untuk dikritisi. Bagi para diaspora Indonesia, ART adalah kesepakatan yang timpang dan merugikan kepentingan nasional.
Perjanjian ini hanya menguntungkan AS, sedangkan Indonesia tetap dibebani tarif perdagangan yang tinggi. Ironisnya, kebijakan tarif yang menjadi dasar kesepakatan tersebut kemudian dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS sehari setelah perjanjian ART.
"Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia secara serampangan menyepakati perjanjian dagang yang secara hukum bahkan tidak sah di negara mitranya sendiri," tegas PPI Dunia.
Terakhir, PPI Dunia menyoroti belum adanya sikap tegas dalam mengutuk tindakan militer AS dan Israel soal serangan kedua negara tersebut terhadap Iran. Serangan ini jelas-jelas telah melanggar hukum internasional serta prinsip dasar kedaulatan negara.
PPI Dunia juga mengecam keras agresi militer ini. Bukan membawa kedamaian seperti namanya, hadirnya BoP membuktikan bila Trump tidak pernah mementingkan perdamaian.
"Justru ia membuktikan tindakannya bebas dari konsekuensi," imbuh mereka.
5 Poin Tuntutan PPI Dunia pada Pemerintah RI
PPI Dunia memberikan lima tuntutan kepada pemerintah. "Dengan berbagai blunder polugri yang telah diambil Presiden Prabowo, kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, menyatakan(:)," ucap PPI Dunia.
1. Menuntut Sikap Tegas Pemerintah dan Tanpa Ambigu Mengutuk Agresi Militer AS-Israel pada Iran
Pemerintah RI harus bersikap tegas dan tanpa ambiguitas untuk mengutuk agresi militer AS-Israel terhadap Iran. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia tidak seharusnya bersikap diam melihat agresi militer yang telah melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.
2. Menuntut Pemerintah Indonesia agar Keluar dari BoP
PPI Dunia menuntut pemerintah RI keluar dari BoP. Bergabungnya Indonesia dalam BoP menunjukkan penyimpangan dari prinsip non-blok yang dianut Indonesia.
Pemerintah RI tak bisa tutup mata bila serangan AS-Israel terhadap Iran dilakukan hanya beberapa hari setelah konferensi BoP. Hal ini menunjukkan bila BoP tidak mencerminkan komitmen pada perdamaian dan mementingkan kepentingan AS.
3. Membatalkan ART karena Banyak Merugikan Indonesia
PPI Dunia meminta kesepakatan dagang ART harus dibatalkan. Selain tidak adil, kesepakatan ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung AS, yang memutuskan segala tarif dagang Trump ilegal.
"Dengan lebih dari 200 kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia, Indonesia masih dikenakan tarif sebesar 19%, ketika AS justru tidak dikenakan tarif sama sekali," kata PPI Dunia.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijabarkan bila perjanjian dagang dengan negara lain harus diserahkan ke DPR terlebih dahulu untuk disetujui sebelum diimplementasikan. Untuk itu, PPI Dunia menuntut agar DPR membatalkan ART.
4. Pengiriman TNI ke Gaza Harus Jelas
Pemerintah RI juga telah menempatkan pasukan TNI dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina. PPI Dunia menuntut agar TNI punya lingkup penugasan yang jelas bukan memperkeruh upaya perdamaian di Gaza.
Jika tidak ditegaskan, kehadiran TNI di ISF berpotensi menempatkan Indonesia dalam pusaran konflik yang semakin kompleks. Kehadiran RI dalam ISF harus sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Indonesia juga harus mempertahankan konsistensi sebagai negara yang mendorong penyelesaian konflik di Palestina.
5. Menuntut Langkah Politik Luar Negeri dengan Melibatkan Partisipasi Publik yang Bermakna
PPI Dunia menyoroti langkah politik luar negeri Indonesia yang sepenuhnya dikendalikan Presiden, tanpa pertimbangan dari ahli, publik, dan pendekatan kelembagaan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kondisi ini berpotensi menghasilkan keputusan yang sembrono.
"Ketika kekuatan Global Selatan dibutuhkan, Indonesia justru menunjukkan kecenderungan subordinasi terhadap kepentingan geopolitik Amerika Serikat," ungkap PPI Dunia.
Padahal, keputusan politik luar negeri RI seharusnya mencerminkan kepentingan bangsa, yang hanya bisa diraih melalui partisipasi publik yang bermakna. Bersamaan dengan hal ini, PPI Dunia juga menuntut agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memperbaiki kinerjanya.
"Kami menilai bahwa Menlu Sugiono menunjukkan pola komunikasi publik yang buruk serta tidak memainkan peran strategis dalam memastikan proses perumusan kebijakan luar negeri yang transparan dan akuntabel. Dalam situasi geopolitik global yang semakin memanas, peran Menlu seharusnya menjadi garda terdepan diplomasi Indonesia, bukan sekadar pelaksana keputusan politik yang diambil secara personal oleh Presiden," tegas PPI Dunia.
" Penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, kami menilai bahwa arah kebijakan politik luar negeri pemerintah saat ini telah menyimpang dari prinsip non-blok dan bebas-aktif serta berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam orbit kepentingan imperialis global," pungkas PPI Dunia.
(det/nah)
