Fenomena antrean masuk sebuah sekolah dasar di Kota Yogyakarta kembali ramai menghiasi percakapan di media sosial maupun dunia nyata. Antrean di SD Muhammadiyah Sapen, sekolah tersebut, disebut sudah mencapai tahun ajaran 2032/2033, yang berarti anak kelahiran 2025 sudah bisa mendaftar sebab batas usia saat masuk umumnya adalah tujuh tahun. Pertanyaan sederhana yang mengapung di tengah lautan respons yang beragam adalah, "Memang wajar ya?"
Sebenarnya antrean di SD Muhammadiyah Sapen ini bukan hal baru (detik.com, 28 Januari 2026). Kapasitas 10 rombongan belajar dengan masing-masing 28 murid sudah terpenuhi hingga tahun ajaran 2031/2032. Namun, setiap mendekati tahun ajaran baru hal ini kembali ramai diperbincangkan. Bisa jadi hal serupa juga terjadi di beberapa sekolah swasta top di daerah lain.
Pembahasan di seputar penerimaan peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, sepertinya memang sekadar pengulangan. Sekolah negeri setiap tahun nyaris selalu dihadapkan pada persoalan yang sama akibat banyaknya celah di sistem penerimaan siswa baru. Mulai dari cara penentuan jarak pada kebijakan zonasi hingga masih adanya sekolah negeri yang minim peminat.
Sedangkan sekolah swasta, karena kebijakan penerimaan siswa barunya ditentukan sendiri, relatif memiliki aturan yang stabil sekaligus tidak bisa digugat. Orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta, bisa mencari yang dianggap cocok dan sesuai, baik terkait jarak, fasilitas, biaya, hingga prinsip dan metode pendidikan.
Biaya masuk dan SPP yang kenaikannya kadang seperti deret ukur pun tidak akan jadi masalah, sebab yang akan mendaftar adalah orang tua yang menganggap dirinya cocok dan mampu. Dari sinilah kita kemudian bisa melihat fenomena bayi sudah terdaftar masuk SD tersebut dari berbagai perspektif.