Ketika Bayi Mendaftar Sekolah Dasar

ADVERTISEMENT

Kolom Edukasi

Ketika Bayi Mendaftar Sekolah Dasar

Penulis Kolom - Imung Yuniardi - detikEdu
Selasa, 03 Feb 2026 19:00 WIB
Ketika Bayi Mendaftar Sekolah Dasar
Foto: Ilustrasi AI diolah oleh ChatGPT
Jakarta -

Fenomena antrean masuk sebuah sekolah dasar di Kota Yogyakarta kembali ramai menghiasi percakapan di media sosial maupun dunia nyata. Antrean di SD Muhammadiyah Sapen, sekolah tersebut, disebut sudah mencapai tahun ajaran 2032/2033, yang berarti anak kelahiran 2025 sudah bisa mendaftar sebab batas usia saat masuk umumnya adalah tujuh tahun. Pertanyaan sederhana yang mengapung di tengah lautan respons yang beragam adalah, "Memang wajar ya?"

Sebenarnya antrean di SD Muhammadiyah Sapen ini bukan hal baru (detik.com, 28 Januari 2026). Kapasitas 10 rombongan belajar dengan masing-masing 28 murid sudah terpenuhi hingga tahun ajaran 2031/2032. Namun, setiap mendekati tahun ajaran baru hal ini kembali ramai diperbincangkan. Bisa jadi hal serupa juga terjadi di beberapa sekolah swasta top di daerah lain.

Pembahasan di seputar penerimaan peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, sepertinya memang sekadar pengulangan. Sekolah negeri setiap tahun nyaris selalu dihadapkan pada persoalan yang sama akibat banyaknya celah di sistem penerimaan siswa baru. Mulai dari cara penentuan jarak pada kebijakan zonasi hingga masih adanya sekolah negeri yang minim peminat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan sekolah swasta, karena kebijakan penerimaan siswa barunya ditentukan sendiri, relatif memiliki aturan yang stabil sekaligus tidak bisa digugat. Orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta, bisa mencari yang dianggap cocok dan sesuai, baik terkait jarak, fasilitas, biaya, hingga prinsip dan metode pendidikan.

Biaya masuk dan SPP yang kenaikannya kadang seperti deret ukur pun tidak akan jadi masalah, sebab yang akan mendaftar adalah orang tua yang menganggap dirinya cocok dan mampu. Dari sinilah kita kemudian bisa melihat fenomena bayi sudah terdaftar masuk SD tersebut dari berbagai perspektif.

Harga Implisit

Mengantre untuk mendapatkan barang atau layanan jika dalam dunia bisnis kerap disebut dengan menginden. Pada 2020 misalnya, inden mobil legendaris Suzuki Jimny generasi baru bisa mencapai 10 tahun. Atau ada juga Toyota Land Cruiser L300 yang harganya miliaran itu, para pembeli yang tahun ini menerima unitnya bisa jadi adalah mereka yang menginden sejak 2-3 tahun lalu.

Penawaran di industri otomotif secara jangka pendek bersifat sangat tidak elastis karena kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan secara cepat untuk merespons kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan bisa disebabkan banyak faktor, misalnya faktor kepercayaan, romantisme, hingga gengsi.

Sementara keterbatasan pabrik mobil meningkatkan kapasitas produksi faktornya juga bisa beragam. Dalam situasi ini, mekanisme pembagian alokasi tidak dilakukan melalui cara menaikkan harga, melainkan melalui pembentukan antrean dan waktu tunggu sebagai bentuk non-price rationing. Jadi waktu menginden yang panjang sebenarnya adalah harga tidak langsung yang harus dibayar alias harga implisit (Roth, 2007; Mankiw, 2021; Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Sederhananya, biasanya saat terjadi kelangkaan barang atau jasa sementara permintaan meningkat, maka harganya naik. Tetapi ketika penyedia barang atau jasa tidak bisa menaikkan harga karena alasan tertentu, maka pasar pun membutuhkan cara untuk 'memilih' siapa yang mendapatkannya terlebih dulu. Dan cara itu adalah waktu untuk menginden.

Bila dibawa dalam konteks sekolah, menambah kapasitas siswa baru tidak mudah dan butuh waktu lama. Ada banyak faktor yang harus disiapkan mulai dari sarana dan prasarana, kuantitas maupun kualitas guru dan karyawan lainnya, hingga memperluas sistem yang dapat menjadi stabilitas output.

Selain itu, sekolah swasta juga cenderung tidak akan secara drastis menambah suplai, misalnya dengan membuka cabang atau menambah kelas. Adanya antrean justru menciptakan persepsi bahwa sekolah tersebut sangat berkualitas. Daftar tunggu bisa menjadi aset ekonomi sekaligus indikator kesehatan finansial masa depan, karena dapat digunakan sebagai prediksi dan jaminan pendapatan selama bertahun-tahun ke depan.

Antrean Menjadi Norma

Dilihat dari kacamata ekonomi tradisional, mestinya ketika kursi di sebuah sekolah menjadi langka akibat kesenjangan penawaran dan permintaan, maka biayanya akan naik terus sampai kelak permintaan turun. Namun biaya masuk maupun SPP tidak bisa dengan gampang dinaikkan terus menerus sebagai alat saring pendaftar. Maka mekanisme seleksi pun berpindah dari siapa yang mampu membayar lebih tinggi menjadi siapa yang mengantre lebih cepat.

Para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar bahkan sejak baru lahir sebenarnya bukan untuk merespons biaya melainkan perilaku orang lain. Situasi ini pernah dijelaskan ekonom asal Inggris Paul Ormerod, bahwa manusia bukanlah pengambil keputusan yang terisolasi. Begitu ada sekelompok kecil orang tua yang mulai mendaftar antrean masuk sekolah, informasinya akan menyebar. Hal ini membuat orang tua lain insecure dan kemudian mengikuti kerumunan dengan mendaftar sedini mungkin. Ini adalah tindakan proteksi diri yang dianggap paling logis jika ingin anak mereka mendapatkan tempat di sekolah elit.

Ormerod mengkritik asumsi ekonomi klasik bahwa manusia bisa menghitung utilitas di masa depan secara akurat. Contoh asumsi ini adalah ketika orang tua yakin bahwa dengan menunggu beberapa tahun akan bisa mengetahui minat dan bakat anak, sehingga bisa mencari sekolah yang cocok. Menurutnya, dalam sistem yang permintaannya jauh melampaui penawaran, nilai dari "kecocokan" itu menjadi nol jika tidak memiliki "kepastian tempat". Itu sebabnya mengamankan tempat di sekolah yang diinginkan orang tua menjadi jauh lebih rasional, sebab jika menunggu mengetahui kecocokan anak maka kursi sudah telanjur terisi penuh oleh orang tua lain yang mendaftar jauh lebih awal.

Tindakan tersebut tampak tidak efisien secara sosial, tetapi tetap rasional secara individu karena setiap orang tua mengikuti perilaku orang tua lain demi mengurangi risiko anaknya tidak diterima. Akhirnya terjadilah fenomena ekuilibrium ketika semua orang tua akhirnya melakukan hal yang sama, sehingga antrean pun menjadi norma.

Tiger Parenting

Jika dari sudut pandang ekonomi mengantrekan bayi untuk masuk SD ternyata dapat dianggap rasional, lalu bagaimana secara psikologis? Ada beberapa pendapat yang bisa membingkainya.

Yang paling menonjol tentu konsep tiger parenting dari Amy Chua, seorang profesor di Yale Law School. Istilah yang dimunculkan dalam memoar pengasuhannya berjudul Battle Hymn of the Tiger Mother (2011) itu memang kontroversial karena dianggap bisa berdampak negatif pada anak di masa depan. Namun terlepas dari itu, sedikit banyak poin-poinnya dapat memberi penjelasan.

Pola pengasuhan yang dia lakukan, menurutnya, antara lain karena ekspektasi terhadap capaian anak yang sangat tinggi, khususnya dalam bidang akademik dan keterampilan yang dianggap elit. Orang tualah yang akan membuat pilihan untuk anak termasuk (atau malah terutama) untuk urusan pendidikan, sebab dengan begitulah anak diyakini bisa bertahan di dunia yang sangat kompetitif seperti sekarang. Orang tua lantas berupaya keras mulai dari mengantre masuk sekolah elit, mengikutkan beragam kursus seperti matematika, piano, biola, robotik, dsb.

Meski sama-sama melakukan kontrol ketat, tiger parenting berbeda dengan pengasuhan otoritarian (authoritarian parenting), yang mengedepankan kepatuhan total anak sebagai tujuan. Tiger parenting menjadikan hasil dan kesuksesan anak di masa depan sebagai patokan baku tujuan semua "pengorbanan" yang dilakukan orang tua.

Tiger parenting juga berbeda dengan pengasuhan narsisistik, yang lebih menjadikan orang tua sebagai sentral keberhasilan anak. Keberhasilan anak secara narsisistik akan diklaim sebagai hasil perjuangan orang tua, sehingga kegagalan anak pun akan dianggap hal yang mempermalukan orang tua.

Dalam pendekatan modal budaya ala Bourdieusian, tiger parenting berfungsi sebagai mekanisme untuk mengonversi modal ekonomi keluarga berupa uang, waktu, maupun energi, menjadi modal budaya dan simbolik seperti prestasi akademik serta reputasi sekolah. Penekanan pada sekolah elit dan les intensif misalnya, sebenarnya mencerminkan logika reproduksi kelas sosial.

Pendekatan ini memang mengingatkan kita bahwa ketimpangan pendidikan seolah mendapatkan legitimasi dan normalisasi sebab dipandang sebagai konsekuensi yang wajar dari kompetisi berbasis merit. Orang tua membeli pendidikan elit sedini mungkin untuk mengamankan posisi sosial anak di masa depan. Meningkatnya pendaftaran sekolah swasta sejak dini merefleksikan strategi keluarga untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi kelas sosial anak dalam konteks kompetisi pendidikan yang semakin intensif (Bourdieu & Passeron, 1977).

Tidak Salah

Mungkin hanya di Sekolah Sihir Hogwarts, sekolah di serial fantasi Harry Potter, yang meskipun sama-sama dimulai sejak kelahiran seorang anak, namun orang tua tidak perlu repot mengantre. Proses penerimaannya semata berdasarkan seleksi oleh Pena Bulu Persetujuan (Quill of Acceptance) dan Buku Penerimaan (Book of Admittance).

Di dunia nyata, bahkan di Denmark yang sistem pendidikannya disebut sangat bagus dan setara sekalipun, terjadi fenomena antrean panjang masuk sekolah swasta. Orang tualah yang mesti bergerak aktif dan cepat untuk bisa memastikan anaknya diterima (The Asia Business Daily, 17 Januari 2026).

Artinya, sejalan dengan pendekatan yang telah diuraikan, fenomena berlomba mengantrekan anak untuk masuk SD swasta sejak usia anak baru berbilang hari bukanlah hal yang salah dan patologis. Ini merupakan respons yang paling rasional, yang merupakan bentuk adaptasi orang tua dalam situasi dan sistem yang berkembang. Sama halnya dengan konsumen yang menginden mobil untuk sekian tahun kemudian, karena langkah itu dianggap paling aman agar bisa mendapatkannya.

Sekolah swasta beroperasi dengan logika pasar yang sah, dan memanfaatkan antrean sebagai simbol kualitas dan jaminan finansial. Paradoksnya, meskipun yang mengalami antrean adalah sekolah swasta, sumber masalahnya justru berada di ranah publik, yakni ketimpangan mutu sekolah secara keseluruhan. Inilah sebabnya, meski hal serupa juga terjadi di negara lain, intervensi negara sangatlah dibutuhkan dan bukan justru mendiamkan dan menormalisasinya.

Intervensi negara dibutuhkan bukan untuk mengatur apalagi membatasi sekolah swasta secara langsung, melainkan memperbaiki kondisi struktural yang menjadi akar masalahnya yaitu kualitas sekolah. Kualitas sekolah, yang antara lain dilihat dari sarana dan prasarana, kompetensi guru, dan manajemen sekolah, begitu senjang apalagi di sekolah negeri.

Jangankan bicara strategi menggenjot kompetensi, yang saat ini muncul justru isu rendahnya honor yang diterima guru honorer sekolah negeri berbanding anggaran superbesar MBG. Muncul pula solusi berupa pendirian sekolah rakyat secara massif, yang sebetulnya malah bekerja dengan logika serupa dengan SD swasta elit.

Intervensi oleh negara berikutnya bisa berupa pengaturan mekanisme akses. Pertama dengan menetapkan waktu pendaftaran siswa baru hanya boleh dibuka paling cepat 2-3 tahun sebelum tahun ajaran dimulai. Kedua, mewajibkan ketersediaan sekian puluh persen alokasi kursi tetap tersedia saat tahun ajaran baru dimulai. Gunanya agar hak-hak warga yang berpindah domisili misalnya, tetap terpenuhi.

Menggeser pendulum isu pada sikap orang tua yang adu cepat sama saja meniadakan peran negara. Menyalahkan orang tua yang mengantre sejak dini sama kelirunya dengan mengharapkan mereka bertindak altruistik dalam sistem yang tidak memberi jaminan. Selama kualitas sekolah belum terdistribusi lebih merata dan kepercayaan publik masih terpusat pada segelintir institusi, antrean panjang-betapapun tampak tidak wajar-akan terus muncul sebagai keseimbangan baru yang rasional secara individu, karena orang tua meyakini sekolah elit adalah 'bahtera Nabi Nuh' bagi masa depan anak mereka.

*) Imung Yuniardi
Konsultan Komunikasi, KM, & MEL di Ars Komunika, Pemerhati Pendidikan

*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Halaman 5 dari 5


Simak Video "Video: Antrean SD Muhammadiyah Sapen Penuh sampai 2032, Ortu Daftarkan Anak sejak Bayi"
[Gambas:Video 20detik]
(nwk/nwk)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads