.webp)
Debat terakhir capres 2024 telah berlangsung Minggu (4/2/2024) malam. Salah satu tema yang dibahas ialah pendidikan.
Termasuk dalam isu pendidikan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tak terlihat sedikitpun komitmen untuk mengangkat guru PNS.
"Hanya terlontar oleh Capres 01 akan mengangkat guru honorer menjadi P3K. Ini sangat disayangkan, guru P3K itu sifatnya emergency exit, kok malah dijadikan solusi utama. Solusi kekurangan guru adalah ya dengan membuka rekrutmen guru PNS," ungkap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resminya dikutip Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih dari 1 Juta Guru Belum Disertifikasi
Lebih lanjut, persoalan mendasar lainnya tentang guru adalah masih tersisa 1,6 juta guru yang belum disertifikasi. Dari 3,3 juta guru, Satriawan menyimpulkan ada sekitar 40% lebih guru Indonesia belum memenuhi syarat profesional dan kompeten sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen.
Ia menjelaskan, permasalahan ini karena pemerintah gagal memenuhi perintah UU Guru dan Dosen. Seharusnya, sampai tahun 2015 semua guru Indonesia itu harus disertifikasi. Sertifikat pendidik itu adalah salah satu syarat wajib yang menandakan seorang guru itu kompeten atau profesional.
Cari Solusi Kesejahteraan Guru
Dari segi kesejahteraan, rata-rata guru honorer di Indonesia digaji berkisar antara Rp 500 ribu-Rp 1 juta. Oleh sebab itu, Satriwan mendorong solusi konkret atas masalah kesejahteraan guru.
Jika hanya bicara kenaikan gaji fantastis, itu juga tidak realistis. Ia menyoroti janji pasangan capres nomor urut 03, yakni akan memberikan gaji guru sebesar Rp 20-30 juta per bulan, menurutnya solusi ini tidak masuk akal.
Ia menguraikan gaji Rp 20-30 juta yang dijumlahkan dengan total guru sebanyak 3,3 juta orang, maka anggaran APBN akan terkuras hingga lebih dari Rp 1.000 triliun.
"Kami mengajukan usul agar diterapkannya Upah Minimum Guru Non ASN, ini jauh lebih realistis dan akan dirasakan langsung oleh para guru yang tidak kunjung sejahtera," ujarnya.
(nir/nwy)
