.webp)
Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki prestasi dalam hal implementasi pendidikan antikorupsi. Jabar tercatat sebagai yang terdepan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Dilansir dari laman resmi Disdik Jabar, Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha menyampaikan bahwa Jabar bisa disebut sebagai leading dalam implementasi pendidikan antikorupsi.
"Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar termasuk yang leading (dalam implementasi pendidikan antikorupsi)," ungkap Aida.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi bersama KPK di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik) Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/8/2022). Ditetapkannya Jabar sebagai provinsi terdepan untuk implementasi pendidikan anti-korupsi ini berdasarkan tiga faktor.
Alasan Jabar Juara Implementasi Pendidikan Antikorupsi
Dijelaskan Aida, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara dibandingkan provinsi lainnya. Faktor tersebut meliputi pembuatan regulasi pendidikan antikorupsi, penyuluhan antikorupsi, dan penguatan integritas.
Berikut faktor yang membuat Jabar juara:
1. Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan antikorupsi. Jabar sudah memiliki regulasi ini lebih awal. Nantinya semua kabupaten/kota diwajibkan punya regulasi yang sama.
2. Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jabar yang selalu aktif melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Ini adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang.
3. Perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.
Dalam kesempatan ini pula, Aida mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id. KPK memerlukan data laporan terkait kegiatan pendidikan antikorupsi.
"Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan antikorupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail," terangnya.
Tanggapan Kadisdik Jabar
Meskipun Jabar sudah dinyatakan sebagai yang terdepan soal urusan implementasi pendidikan antikorupsi, namun tetap dilakukan dukungan dan dorongan agar seluruh satuan pendidikan dapat membuat laporan secara detail.
Kadisdik Jabar, Dedi Supandi pun akan segera mendorong kantor cabang dinas pendidikan wilayah untuk melakukan pendataan dan mendorong seluruh satuan pendidikan agar mengisi laporan kegiatan.
Kadisdik Jabar menambahkan, implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kejaksaan Tinggi Jabar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
"Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan antikorupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik baik," pungkas Dedi.
(dvs/rah)
