Program Merdeka Belajar besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan transformasi untuk pendidikan Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan hingga saat ini, program tersebut telah menghadirkan 19 episode yang menyentuh berbagai aspek pendidikan.
"Semua dari kita mendapatkan hak akan pendidikan yang berkualitas. Itulah tujuan dari Merdeka Belajar yang sekarang menjadi gerakan kita bersama," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5/2022).
Ia menuturkan pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan seperti Asesmen Nasional, Kurikulum Merdeka, dan Rapor Pendidikan. Serta bantuan pembiayaan pendidikan seperti dana BOS tetap dikucurkan untuk membantu proses belajar mengajar peserta didik.
"Dengan terobosan tersebut, pembelajaran di sekolah sekarang lebih terfokus pada hal-hal yang esensial, yaitu kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter, sehingga jauh lebih relevan," katanya.
Khusus untuk Kurikulum Merdeka ini bersifat tawaran atau opsi. Nadiem menjelaskan pihaknya tidak memaksa setiap sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut. Namun Kemendikburistek berharap para kepala sekolah melihat kurikulum tersebut dari sisi manfaatnya dan pemulihan proses pembelajaran.
"Kami percaya, gurulah yang paling mengerti kebutuhan dan potensi anak didiknya. Oleh karena itu, kami berikan keleluasaan yang jauh lebih besar kepada mereka untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih memerdekakan, menyenangkan, mendalam, dan relevan untuk para pelajar," katanya.
Sementara itu, untuk Asesmen Nasional saat ini telah diikuti oleh 6,5 juta murid dan 3 juta guru yang berfokus pada pengembangan dan perbaikan capaian belajar serta lingkungan sekolah.
"Hasil Asesmen Nasional bisa diakses di platform Rapor Pendidikan oleh pemerintah daerah dan sekolah sebagai bahan refleksi dalam menentukan langkah lebih lanjut yang berbasis data," jelasnya.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan para tenaga pengajar pun turut diberikan perhatian. Nadiem mengatakan pihaknya memprioritaskan seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) guna mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer.
"Sudah ada lebih dari 300,000 guru yang lolos seleksi guru ASN PPPK dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak. Kami akan terus melanjutkan program ini untuk memastikan guru-guru kita mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya," ungkapnya.
