.webp)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) merancang model tata kelola data digital berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Model tersebut dikembangkan untuk mengolah data pengaduan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Rencananya model tersebut diarahkan untuk menghubungkan data pengaduan masyarakat dengan proses perencanaan dan penganggaran sehingga kebijakan pemerintah dapat semakin berbasis bukti atau evidence-based policy.
Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian PANRB Perwita Sari mengatakan pemanfaatan AI diperlukan untuk mengolah berbagai data pemerintah menjadi analisis dan pemodelan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. "Intinya adalah kami ingin mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan data analitik, modeling dari berbagai data yang seharusnya kita lakukan," ujar Perwita seperti dikutip dari laman BRIN, Kamis (8/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Perwita, model AI tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memanfaatkan data pengaduan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Data itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah mitigasi sejak awal.
"Kami akan mencoba menspesifikkan bagaimana nanti model tata keuangan ini bisa membantu dalam proses perencanaan penganggaran. Menjadi mitigasi awal apa yang harus kita lakukan ketika ada data pengaduan," katanya.
Perwita berharap pengembangan model tersebut nantinya dapat diperluas hingga tingkat nasional. Dengan demikian, pemanfaatan AI dan data dapat membantu pemerintah membuktikan penerapan kebijakan berbasis bukti dalam proses perencanaan dan penganggaran.
"Harapannya ini bisa dieskalasi ke level nasional atau bagaimanapun nanti di level perencanaan dan penganggaran untuk bisa membantu juga bagaimana kita membuktikan bahwa evidence-based policy itu bisa kita jalankan," tuturnya.
Terdapat 428.000 Aplikasi dan Situs Layanan Pemerintah
Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) BRIN Bahtiar Rifai mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki banyak data dan aplikasi layanan publik. Namun, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bahtiar menyebut pada 2023 terdapat sekitar 428.000 aplikasi dan situs layanan publik pemerintah. Tingkat pemanfaatannya disebut hanya sekitar 30 persen, sementara biaya pengembangan dan pemeliharaannya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Menurut Bahtiar, kondisi tersebut menunjukkan tantangan transformasi digital pemerintah bukan lagi sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi layanan. Pemerintah juga perlu memastikan data yang tersedia dapat diolah dan dihubungkan dengan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta evaluasi dampak kebijakan.
"Bagaimana transformasi digital pemerintah itu bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat publik. Riset ini memang kita fokuskan pada bagaimana memanfaatkan data yang selama ini belum terlalu banyak diolah," kata Bahtiar.
Dengan pendekatan tersebut, data yang dihasilkan dari berbagai layanan pemerintah tidak berhenti sebagai informasi administratif. Data diharapkan dapat digunakan untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Salah satu sumber data yang dinilai dapat dimanfaatkan dalam model tersebut adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
SP4N-LAPOR! merupakan kanal pengaduan yang menghubungkan masyarakat dengan instansi pemerintah yang berwenang menindaklanjuti laporan. Dalam perkembangannya, data dan rekam jejak pengaduan juga dinilai dapat digunakan untuk membaca persoalan yang berulang dan menjadi masukan bagi perbaikan layanan maupun kebijakan.
Dalam konteks riset BRIN dan Kementerian PANRB, data pengaduan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan yang bersifat struktural. Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak hanya merespons pengaduan setelah masalah terjadi, tetapi juga dapat menggunakan pola pengaduan sebagai bahan dalam merancang intervensi kebijakan.
Bahtiar memberikan contoh persoalan infrastruktur yang dilaporkan masyarakat. "Data itu bisa untuk identifikasi sebenarnya permasalahan apa secara struktural. Jangan sampai yang diadukan masyarakat adalah jalan berlubang atau jembatan rusak, tetapi belanja pemerintah daerah justru tidak menyentuh persoalan tersebut," ujarnya.
Melalui penelitian tersebut, BRIN akan mengembangkan model yang memanfaatkan AI untuk mengubah data pengaduan menjadi informasi yang lebih terstruktur. Jika model ini berhasil dikembangkan, BRIN menargetkan pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) untuk membantu pemerintah merespons persoalan yang muncul berdasarkan pola pengaduan masyarakat.
"Kita akan bikin early warning. Kalau ternyata aduan sudah melewati ambang tertentu, maka bisa diberikan peringatan kepada penyedia layanan bahwa persoalan itu sudah terlalu sering muncul," kata Bahtiar.
Menurutnya, pemanfaatan data pengaduan dalam siklus perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah sehingga anggaran yang bersumber dari pajak memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
"Pada saat kita berbicara siklus perencanaan dan penganggaran, kualitas budget spending pemerintah itu menjadi optimal. Setiap rupiah yang dibelanjakan yang bersumber dari pajak bisa memberikan manfaat pada publik yang optimal," ujarnya.
