.webp)
Sebuah studi dari peneliti Universitas Leiden di Belanda mengungkapkan bahwa Kerajaan Belanda pada masa lalu menerima keuntungan besar dari kebijakan kolonialisme selama berabad-abad. Keuntungan diperkirakan mencapai Rp 11 triliun dalam nilai mata uang sekarang.
Dalam studi tersebut, para peneliti mempelajari peran keluarga Kerajaan Belanda dari tahun 1600 hingga saat ini. Salah satu keluarga penguasa, Wangsa Oranye-Nassau, terbukti terlibat dalam kolonialisme. Semua pejabat (termasuk militer), raja dan ratu hingga Wilhelmina menganggap kolonialisme sebagai hal yang sah dan penting bagi Belanda.
Penelitian sejarawan Gert Oostindie menunjukkan bahwa para pejabat dan Raja Willem I tidak keberatan dengan perdagangan budak atau perbudakan itu sendiri. Menurut peneliti, keluarga kerajaan mendukung kebijakan yang didasarkan pada superioritas Eropa dan kulit putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wangsa Oranye, sebagai keluarga kerajaan yang memegang peran penting dalam politik masa itu, termasuk dalam pembuatan kebijakan kolonial. Sementara pejabat-pejabat memiliki kekuasaan yang terbatas atas urusan kolonial, demikian menurut temuan studi.
"Keterlibatan Wangsa Oranye-Nassau sepenuhnya dan tanpa keraguan sedikit pun," demikian kesimpulan para sejarawan dan pakar hak asasi manusia Belanda setelah melakukan studi selama tiga tahun.
Keuntungan yang Didapat dari Kolonialisme di Indonesia
Studi tersebut mengungkapkan bahwa keluarga kerajaan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari sistem kolonial. Hal ini terutama berasal dari perdagangan di Hindia Belanda atau wilayah Indonesia.
Misalnya, pada abad ke-19, keuntungan yang didapatkan mencapai sekitar USD 650 juta. Dalam nilai tukar saat ini, jumlahnya mencapai Rp 11 triliun.
Raja Willem-Alexander, yang menugaskan studi ini, menyayangkan atas sejarah yang terjadi. Baginya, itu adalah temuan yang menyakitkan.
"Ini adalah kesimpulan yang menyakitkan dan menantang. Sebuah kesimpulan yang memengaruhi saya, meskipun saya sudah tiga generasi jauhnya," ungkap Willem-Alexander dalam pidatonya pada presentasi penelitian tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
"Kita tahu dampak kolonialisme dan perbudakan masih terasa hingga saat ini. Diskriminasi dan eksploitasi ekonomi sayangnya terjadi setiap hari," imbuhnya.
Raja Belanda Minta Maaf tanpa Ganti Rugi
Pada 2023, Raja Belanda telah meminta maaf atas tindakan leluhurnya terhadap perbudakan di masa lalu. Namun, permintaan maaf dari pihak Belanda memicu perdebatan karena tidak ada ganti rugi.
Misalnya, pada 2022, Belanda bertanggung jawab atas perbudakan transatlantik. Namun, Belanda menolak pemberian ganti rugi dan sebagai gantinya menciptakan dana sebesar USD 238 juta (sekitar Rp 4,2 miliar) untuk inisiatif sosial, yang oleh para aktivis anti-rasisme dianggap tidak cukup.
Sejarawan Belanda, Oostindie, menjelaskan bahwa pejabat dan raja memperoleh sedikit atau bahkan tidak memperoleh apa pun dari perdagangan budak transatlantik dan perbudakan Karibia. Pada saat itu, pihak Belanda tidak berhasil mengambil keuntungan.
Kini, melalui penelitiannya, Oostindie percaya bahwa Belanda menentang perbudakan. Institut Nasional untuk Masa Lalu dan Warisan Perbudakan Belanda (NiNsee) mengatakan penelitian harus dilanjutkan ke fase berikutnya.
"Penelitian berdampak pada masyarakat ketika wawasan baru tentang masa lalu berkontribusi pada kesadaran, dialog, koreksi, dan penambahan pada sejarah nasional kita dalam kurikulum sekolah serta percakapan tentang tanggung jawab dan keadilan reparatif," ujar direktur NiNsee, Bianca Groen Gallant.
