.webp)
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memanaskan konflik dengan dunia pendidikan tinggi Amerika Serikat. Kali ini, melalui Departemen Kehakiman, pemerintahan AS menggugat Harvard University atas dugaan pelanggaran hak sipil terhadap mahasiswa Yahudi, termasuk yang berasal dari Israel. Nilai tuntutan yang dilayangkan pada Jumat (20/3/2026) berpotensi mencapai miliaran dolar.
Gugatan yang diajukan di Boston tersebut menyatakan Harvard membiarkan lingkungan pendidikan yang tidak ramah bagi mahasiswa Yahudi yang mengalami kekerasan fisik dan pelecehan. Protes ini telah terjadi di Harvard dan kampus-kampus lainnya setelah perang pada 7 Oktober 2023.
"Amerika Serikat tidak dapat dan tidak akan mentolerir kegagalan ini dan mengajukan gugatan ini untuk memaksa Harvard mematuhi Title VI, dan untuk memulihkan miliaran dolar subsidi pembayar pajak kepada lembaga yang diskriminatif," bunyi gugatan tersebut dikutip dari laman United Press International Sabtu (21/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak Harvard membantah tuduhan tersebut dan menegaskan telah mengambil langkah proaktif untuk menangani antisemitisme di lingkungan kampus. Universitas juga menyatakan secara aktif menegakkan kebijakan anti-diskriminasi dan anti-pelecehan.
"Harvard telah mengambil langkah-langkah substantif dan proaktif untuk mengatasi akar penyebab anti-Semitisme dan secara aktif menegakkan aturan dan kebijakan anti-pelecehan dan anti-diskriminasi di kampus," demikian pernyataan dari pihak universitas.
Harvard juga mengaku telah meningkatkan pelatihan dan pendidikan tentang anti-Semitisme untuk mahasiswa, fakultas, dan staf.
Langkah hukum ini menjadi bagian dari ketegangan yang lebih luas antara pemerintahan Donald Trump dan sejumlah universitas elite AS, terutama terkait isu kebebasan akademik, kebijakan kampus, dan dinamika politik global.
Pemerintah AS Targetkan Universitas Harvard
Pemerintahan telah secara aktif menargetkan Harvard sejak Presiden Donald Trump menjabat pada tahun 2025. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman menggugat Harvard karena gagal menyerahkan dokumen penerimaan untuk penyelidikan mahasiswa baru kulit putih.
Pada 3 Februari, Trump mengatakan ia menuntut ganti rugi sebesar USD 1 miliar dari Harvard tetapi tidak menjelaskan alasannya.
"Kami sekarang menuntut ganti rugi sebesar Satu Miliar Dolar, dan tidak ingin melakukan apa pun lagi di masa mendatang dengan Universitas Harvard," kata Trump di Truth Social.
Pada bulan yang sama, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan Pentagon akan mengakhiri kemitraan akademisnya dengan Harvard karena disebut sebagai institusi yang tidak ramah terhadap militer AS.
(nir/pal)
