Usai Bencana Sumatera, Pakar Usung Pemetaan Ulang Zona Bahaya-Badan Pemulihan

Penanganan bencana Sumatera memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak awal Desember 2025. Percepatan dilakukan khususnya pada sektor hunian bagi warga terdampak.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, proses pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) meliputi pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal. Pelaksanaannya melalui kerja sama lintas kementerian, TNI, Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk huntara dan huntap ini," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan pers di posko terpadu penanggulangan bencana alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Merespons langkah pemerintah, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati mengingatkan, perlu ada evaluasi menyeluruh pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemetaan ulang tingkat kerusakan lingkungan saat ini dan zona bahaya ke depan juga dinilai penting.

Pakar bencana ini menambahkan, mekanisme bencana dan penyebabnya juga harus dikaji lewat temuan faktual langsung di lapangan. Hasilnya lalu disimulasikan dengan pemodelan fisika-matematis.

Simulasi tersebut kemudian perlu divalidasi dan diverifikasi menggunakan data empiris.

Menjamin Hunian yang Sesuai

Dwikorita mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Termasuk di antaranya yaitu relawan, organisasi nonpemerintah (NGO), sektor swasta, akademisi, dan warga lokal yang tidak terdampak langsung.

Pelibatan aktif ini menurutnya perlu dilakukan lewat dialog intensif, penguatan pemahaman terhadap kearifan dan pengetahuan lokal, serta memungkinkan mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pendekatan partisipatif tersebut penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat," jelasnya dalam laman UGM, Selasa (23/11/2025).

Bentuk Badan Pemulihan Seperti Pascatsunami Aceh

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini juga mengusulkan pembentukan badan khusus pemulihan kehidupan dan penghidupan pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Badan ini menurutnya penting, mengingat wilayah terdampak sangat luas. Di samping itu, tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi juga kompleks dan butuh dilakukan secara cepat dan tepat.

Berkaca pada penanganan pascatsunami Aceh 2004, ia mengatakan model kelembagaan badan pemulihan bencana Sumatera itu dapat merujuk pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. SDM badan ini harus cekatan, taktis, dan berpengalaman, teruji dalam penanganan berbagai bencana besar RI Indonesia, dan dikepalai sosok dengan kepemimpinan yang kuat.