6 Kerajaan Terkecil di Dunia yang Masih Ada Sampai Sekarang, Ada Tetangga RI

ADVERTISEMENT

6 Kerajaan Terkecil di Dunia yang Masih Ada Sampai Sekarang, Ada Tetangga RI

Siti Nur Salsabilah Silambona - detikEdu
Selasa, 16 Des 2025 09:30 WIB
6 Kerajaan Terkecil di Dunia yang Masih Ada Sampai Sekarang, Ada Tetangga RI
Foto: Instagram/Keluarga Kerajaan Bhutan
Jakarta -

Sebelum sistem pemerintahan negara muncul, kerajaan-kerajaan berkuasa di berbagai penjuru dunia. Salah satu sistem kerajaan besar yang masih ada yaitu Kerajaan Inggris. Namun, adakah kerajaan kecil yang masih bertahan?

Pada abad ke-20 banyak dari kerajaan besar yang beralih ke sistem republik. Runtuhnya banyak kerajaan dari masa lalu, masih menyisakan negara dan unit politik kecil yang menganut sistem monarki hingga hari ini.

Melansir Britannica, ada enam negara di dunia yang masih menganut sistem monarki dan merupakan kerajaan terkecil di dunia. Terdapat beberapa kerajaan yang memiliki pemimpin secara turun temurun, dan ada juga yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Berikut daftarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

6 Kerajaan Terkecil di Dunia yang Masih Ada Sampai Sekarang

1. Wallis dan Futuna

Wallis dan Futuna merupakan kepulauan Polinesia dengan luas wilayah 140 km persegi dengan status jajahan seberang laut Prancis. Secara administratif, pemimpin kerajaan ini ditentukan oleh Prancis.

Tapi uniknya, di dalam kerajaan tersebut masih ada tiga kerajaan tradisional, dengan pemimpin kepala suku tertinggi yang dipilih oleh rakyat. Di pulau Wallis, Raja Kapeliele Faupala yang dinobatkan pada Juli 2008 dan turun tahta tahun 2014 oleh pimpinan adat.

ADVERTISEMENT

Ia merupakan anggota terbaru dari dinasti Takumasia yang memimpin Wallis sejak 1776 (dengan jeda untuk dinasti Kulitea pada tahun 1818-20). Di Futuna sendiri ada dua kerajaan yaitu Kerajaan Sigave yang dipimpin oleh Raja Polikalepo Kolivai, serta Kerajaan Tu'a yang sempat tanpa pemimpin, sampai Patelo Sea naik tahta pada 17 Januari 2014.

2. Tonga

Tonga merupakan kerajaan yang menganut sistem konstitusional. Terletak di kawasan Pasifik selatan yang meliputi 170 pulau dengan total luas wilayah sebesar 748 km persegi. Kerajaan pernah dipimpin oleh seorang ratu yang paling dicintai rakyatnya, bernama Ratu Salote Topou III yang menjabat sejak 1918 sampai ia wafat pada 1965.

3. Brunei Darussalam

Kesultanan Brunei Darussalam merupakan kerajaan Islam kecil yang kaya minyak. Wilayahnya terletak di Asia Tenggara dengan luas 5.765 km persegi. Negara ini dipimpin oleh seorang sultan atau raja yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sekitar seabad lalu, Brunei adalah protektorat Inggris dan merdeka tahun 1984. Tahun 1990, Sultan Brunei mendorong rakyatnya untuk menjalani ajaran dan nilai-nilai Islam tradisional.

4. Eswatini atau Swaziland

Kerajaan dengan luas wilayah 17.364 km persegi yang terletak di Afrika selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Mswati III yang merupakan salah dari 60 putra Raja Sobhuza II.

Gaya hidup mewah di kerajaan, sangat kontras dengan kehidupan masyarakat umum di negara tersebut. Warga Swazi hidup diambang garis kemiskinan dan kelaparan serta angka HIV/AIDS yang tinggi di wilayah tersebut.

Sapi di kerajaan menjadi bagian penting untuk bekerja dan dimanfaatkan susunya. Sapi juga dijadikan sebagai mas kawin di Swazi. Pusat tradisional kehidupan Swazi adalah desa kerajaan di Ludzidzini, tempat raja menyimpan kraal sapi suci.

5. Lesotho

Lesotho merupakan kerajaan kecil yang terletak di kawasan pegunungan, dengan luas wilayah 30.355 km persegi. Negara ini berasal dari sejarah panjang Perang Senjata (1880-1881), dengan rakyat Sotho berhasil mempertahankan wilayah Basutoland dari ancaman diambil alih oleh kolonial Cape Colony.

Letak kerajaan ini unik, dengan keseluruhan wilayah kerajaan di kelilingi oleh Afrika Selatan. Kini, Lesotho menganut sistem monarki konstitusional, yang berarti tetap ada raja, tapi pemerintahannya diatur oleh konstitusi.

6. Bhutan

Bhutan merupakan kerajaan Budhha yang dahulu sangat terisolasi di kawasan Himalaya, dengan luas 38.394 km persegi. Sampai akhir abad ke-20, Bhutan masih menganut sistem monarki absolut tanpa sistem hukum atau pengadilan dan raja menjadi pemangku keputusan utama.

Namun evolusi besar terjadi pada saat Raja Jigme Singye Wangchuck menjabat. Pada akhir era 90-an, raja membebaskan kerajaan dari kondisi absolut dan mulai mendorong reformasi demokrasi. Tahun 1999, untuk pertama kalinya Bhutan mengizinkan siaran televisi dan penggunaan internet.

Penulis adalah peserta magang Hub Kemnaker di detikcom.




(faz/faz)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads