Penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Polri saat ini tengah menjadi sorotan. Belakangan, publik juga kian memanas setelah mobil rantis Brimob Polri melindas pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
Aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri, perlu memiliki capacity building untuk menghadapi dinamika masyarakat yang kerap melontarkan aspirasi melalui demonstrasi. Hal ini disampaikan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polisi Sebaiknya Lulusan Ini...
Menurut Andhyka, tingkat pendidikan polisi sebaiknya minimal diploma atau S1, sesuai standar rekrutmen perwira. Sementara, untuk setingkat Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri sebaiknya memiliki kualifikasi pendidikan S2 bahkan S3 dalam sejumlah bidang.
"Untuk level strategis (Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri), S2 bahkan S3 dalam bidang hukum, kriminologi, psikologi, administrasi publik, atau keamanan internasional sebaiknya diperkuat," kata dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi UB itu.
Jalur masuk menjadi anggota Polri sendiri ada beberapa. Ada jalur melalui Akademi Kepolisian yang pendidikannya 4 tahun, jalur Sekolah Inspektur Polisis Sumber Sarjana (SIPPS) untuk para lulusan S1 dan S2, jalur bintara melalui Sekolah Polisi Negara (SPN), dan tamtama yang pendidikannya sekitar 5 bulan.
Keterampilan yang Perlu Dimiliki Polisi
Andhyka menambahkan sejumlah keterampilan teknis dan soft skill yang juga perlu dimiliki anggota kepolisian RI, yaitu:
- Manajemen konflik dan mediasi. Andhyka menilai, polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga conflict manager dalam aksi massa.
- Human rights dan demokrasi. Polisi perlu memiliki pemahaman prinsip HAM dalam penanganan unjuk rasa agar tidak represif.
- Komunikasi persuasif dan emotional intelligence, yaitu bisa meredam massa dengan komunikasi yang tepat, bukan sekadar kekuatan fisik.
- Cyber and digital literacy. Andhyka menilai ini penting karena demonstrasi kini juga banyak dipicu isu viral di media sosial.
- Kesehatan mental dan resiliensi. Polisi sering menghadapi tekanan tinggi, sehingga keterampilan manajemen stres dan pengendalian emosi wajib diasah.
"Reformasi pendidikan kepolisian perlu lebih menekankan pada community policing dan problem-oriented policing, bukan hanya orientasi komando dan kekuatan," kata Andhyka.
Ia menegaskan Polri perlu melakukan standarisasi pendidikan minimal S1 untuk perwira, dengan pengayaan keterampilan soft skill seperti mediasi; pemahaman HAM; komunikasi; serta pengendalian emosi. Ia pun menyebut Polri membutuhkan pembelajaran berkelanjutan atau lifelong learning karena dinamika demokrasi dan teknologi terus berubah.
(nah/faz)