.webp)
Demonstrasi mahasiswa dan buruh di Jakarta belakangan salah satunya memprotes kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini dinilai menunjukkan anggota DPR nirempati pada masyarakat yang ditekan lemahnya kondisi ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Nurhadi, PhD mengatakan demonstrasi ini menunjukkan masih adanya kontrol sosial warga sipil pada kebijakan yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat.
"Demo yang dilakukan justru menunjukkan bahwa saat ini masyarakat masih mau bersuara dan suara mereka masih didengar," kata Nurhadi dalam laman kampus, dikutip Jumat (29/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan Gagal Diterima
Nurhadi memandang kemunculan unjuk rasa berbagai lapisan masyarakat lantaran kenaikan tunjangan anggota dewan gagal secara substantif sekaligus gagal dalam penerimaan publik.
"Kebijakan ini tidak memiliki empati atau kepekaan sosial terhadap kondisi rakyat, kurangnya sense of crisis, kurangnya kapasitas DPR dalam merumuskan masalah dan kebijakan, serta buruknya komunikasi pada publik," kata Nurhadi.
Masalah Kebijakan Tunjangan DPR Naik
Ia menjelaskan, kebijakan menaikkan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi sulit rakyat menunjukkan anggota dewan minim kepekaan sosial. Terlebih, pemerintah saat ini gencar melakukan efisiensi.
"Kondisi rakyat belum pulih sepenuhnya dari guncangan ekonomi pasca Covid-19 yang menyisakan ribuan PHK dan juga usaha-usaha yang terdampak. Belum lagi para pengangguran dari para lulusan muda," sambungnya.
Kenaikan penghasilan bulanan anggota DPR juga meningkatkan kesenjangan sosial antara wakil rakyat dengan rakyat kecil. Ia mencontohkan, total pendapatan anggota DPR setara dengan gaji ratusan ribu guru honorer.
"Satu kesenjangan yang sangat tinggi," ucapnya.
Bentrok dengan Prinsip-prinsip Kebijakan
Nurhadi juga menyorot kurangnya kapasitas anggota dewan dalam merumuskan kebijakan ini. Dalam hal ini, anggota DPR dinilai gagal menerapkan prinsip keadilan pada kebijakannya.
Ia menjelaskan, berdasarkan prinsip keadilan oleh filsuf politik dan hukum AS John Rawls, terdapat difference principle yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, sebuah kebijakan boleh memberikan perbedaan perlakuan pada sekelompok orang. Namun, perbedaan ini harusnya dinikmati hanya oleh orang-orang yang kurang beruntung, atau warga miskin.
Selaras, berdasarkan prinsip utilitarianisme, sebuah kebijakan seharusnya bermanfaat kepada banyak orang.
"Prinsipnya kan the greatest happiness of the greatest number. Jadi, kalau kita menyusun satu policy itu mestinya membuat banyak orang bisa sangat bahagia. Ini kan sebaliknya ya, yang menikmati itu hanya lima ratusan orang," jelasnya.
Di samping soal kapasitas, ia menyarankan agar para anggota DPR untuk meningkatkan komunikasi publik pada masyakarat.
Diketahui, usai bubar demonstrasi buruh, mahasiswa datang unjuk rasa ke gedung DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Gerbang-gerbang komplek parlemen ditutup.
(twu/nwk)
