.webp)
FOLU Net Sink 2030 ramai dibahas beberapa waktu belakangan setelah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menunjuk banyak kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengisi struktur organisasinya. Penunjukkan ini menuai polemik, karena dalam struktur organisasi FOLU Net Sink 2030, 25%-nya diisi oleh kader PSI.
Salah satu yang menanggapi hal ini yakni Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Priyono Suryanto S Hut, MP, Ph D. Ia mengatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih tertahan di langkah-langkah praktis, yang bukan dari gagasan utama Asta Cita Prabowo-Gibran.
Prof Priyono menyebut, Kemenhut hanya berada di pinggiran orbit Asta Cita, bahkan cenderung keluar dari orbit utamanya. Sebaliknya, langkah-langkah yang dilakukan hanya berakibat menimbulkan kegaduhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akar persoalannya selalu di level permukaan dan selalu menimbulkan kegaduhan publik," katanya kepada detikEdu, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, narasi besar kehutanan Indonesia di Kabinet Merah Putih untuk saat ini belum tergambarkan spirit Asta Citanya. Mulai dari prematurnya rencana pembangunan untuk hutan pangan-energi hingga rencana penambalan area kelapa sawit.
"Semakin komplit dengan upaya Menhut dalam menampung elit PSI dalam OMO (Operation Management Office) FOLU Net Sink 2030 menambah catatan pinggiran orbit Asta Cita," imbuh Prof Priyono.
Tentang FOLU Net Sink 2030
Mengutip laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Aksi mitigasi ini dilakukan dengan kondisi saat tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Singkatnya, kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim dan dampaknya.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu
- Menghindari deforestasi
- Konservasi dan pengelolaan hutan lestari
- Perlindungan dan restorasi lahan gambut
- Peningkatan serapan karbon.
Prof Priyono berpendapat, FOLU Net Sink 2030 sudah melalui proses panjang dalam perumusannya. Ini ditunjukkan dengan komitmen untuk pembangunan kehutanan yang sambung-sinambung secara kuat maka narasi selanjutnya diperlukan dengan spektrum bergaungnya lebih besar.
Namun, gagasan besar FOLU Net Sink 2030, potretnya perlu lebih dipertajam sebagai sebuah strategi nasional yang mengglobal.
"Saya kira dengan adanya penguatan narasi besar FOLU Net Sink 2030 sebagai sandaran baru yang kokoh untuk mengakselerasi keberhasilannya, maka itu akan sangat mengorbit kuat di Asta Cita Kabinet Merah Putih dan ini salah satu yang ditunggu-tunggu publik sebagai salah satu wujud melanjutkan era Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo," paparnya.
Sudah Tepatkah FOLU Net Sink 2030 Diisi Elit Partai?
Keputusan Menhut menuai polemik karena banyak pihak mengingatkan akan pentingnya program FOLU Net Sink. Terlebih soal alam, hutan, dan lingkungan yang membutuhkan orang-orang dengan kompetensi yang sesuai.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030 di antaranya:
- Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari
- Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon
- Bidang III Konservasi
- Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Bidang V Instrumen dan Informasi.
Menurut Prof Priyono, pemilihan tim pelaksana FOLU Net Sink 2030 untuk kader PSI mencerminkan bahwa pemerintah atau Kemenhut masih mengorbit di pinggiran Asta Cita saja.
"Kalau membaca dokumen kenegaraan FOLU Net Sink 2030 hanya dalam kacamata kecil yang berjarak pendek dengan fokus tim pelaksana dan lebih terpusat lagi akomodir elit PSI, maka kembali, program-program Kemenhut hanya mengorbit di pinggiran Asta Cita," ujarnya.
"Bahkan langkah ini sekaligus juga membingungkan internal Kemenhut yang membidangi lahirnya FOLU NET Sink 2030," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat (tentang pemilihan kader PSI) adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
Dia menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
(faz/nwk)
