.webp)
Banjir telah melanda wilayah Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025). Kejadian ini menyita perhatian publik, termasuk pakar IPB University.
Diketahui, bencana ini menyebabkan banyak rumah rusak dan warga kehilangan harta benda. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 346 orang terpaksa mengungsi akibat banjir tersebut.
Menanggapi kejadian ini, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Prof Baba Barus, menyatakan jika secara normatif, ada yang tidak tepat dalam penataan ruang ruang di Puncak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perencanaan alokasi ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan kebencanaan," ujarnya dalam laman IPB University dikutip Jumat (7/3/2025).
Ia menambahkan jika perencanaan yang baik tidak akan efektif jika pemanfaatan ruang tidak mengindahkan karakter daya dukung lingkungan. Hal ini dapat memicu dampak negatif seperti banjir dan longsor.
"Kemunculan banjir di daerah Puncak sudah berulang, diduga karena banyaknya daerah resapan yang terganggu, sehingga aliran permukaan air menjadi sangat tinggi," kata dosen Fakultas Pertanian IPB University ini.
Puncak Bukan Daerah Rawan Banjir
Menurut Prof Baba Barus, puncak bukanlah daerah rawan banjir karena berada di daerah berlereng. Kejadian banjir mungkin terjadi di daerah yang berdrainase buruk, cekungan terbatas, atau terkena banjir bandang di pinggir atau belokan sungai, atau di daerah yang terjadi perubahan kemiringan tajam.
Demikian juga kejadian longsor. Menurutnya, hal itu wajar karena di daerah Puncak banyak lokasi yang berpotensi longsor, khususnya di daerah sempadan sungai atau daerah berlereng terjal lainnya.
Pemanfaatan Lahan yang Berubah
Lebih lanjut, Prof Baba menjelaskan jika Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, secara faktual dimanfaatkan untuk hutan, kebun teh, dan permukiman, baik sudah disusun dalam perencanaan ruang maupun tidak.
Namun, sebagian pemanfaatannya kemudian berubah sejalan dengan perubahan perencanaan ruang atau tidak sejalan.
"Idealnya, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan perencanaan," tegasnya.
Lemahnya Pengawasan Ruang
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Secara aturan, sudah ada pengalokasian permukiman, tetapi dalam prakteknya terjadi penyimpangan.
"Lokasi yang tidak sesuai peruntukan atau kemungkinan tidak sesuai daya dukung untuk pemukiman seharusnya tidak diizinkan jadi permukiman. Penggunaan citra satelit atau drone sangat mudah untuk memantau penyimpangan ini," tegasnya.
Prof Baba menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang detail dan didukung data akurat sehingga akan ada konsekuensi jika terjadi pengaturan kembali ruang. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pendekatan secara bertahap dan spesifik.
Terkait pengaturan kembali, IPB University pernah dan berhasil mengajak para petani hortikultura di Desa Cibulao, yang sebelumnya menggunakan kawasan hutan lindung dan sempadan sungai untuk beralih menjadi petani kopi di lokasi yang sama.
"Proses ini tentu membutuhkan waktu," paparnya.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan data yang ada, seperti peta bahaya, kerentanan, dan risiko, yang umumnya sudah ada di lembaga kompeten untuk langkah pencegahan.
"Untuk keperluan operasional pencegahan, daerah berisiko banjir atau longsor harus dipantau secara sistematis, terutama di musim hujan. Di era digital, model deteksi dini berbasis spasial seharusnya bisa dikembangkan. Tentu dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan aparatnya juga harus diberikan," pungkasnya.
(nir/nah)
