.webp)
Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump "mengancam" berbagai institusi termasuk masa depan lembaga bantuan luar negeri, United States Agency for International Development (USAID).
Seperti diketahui, beberapa jam setelah dilantik pada 20 Januari 2025, Trump memerintahkan semua bantuan luar negeri AS dihentikan sementara.
Trump menganggap USAID tersebut menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan manfaat langsung bagi warga negaranya sehingga tidak sesuai dengan kebijakan "America First" yang dicanangkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Congressional Research Service, Badan Pembangunan Internasional AS ini mempekerjakan sekitar 10.000 orang, dua pertiganya berada di luar AS.
AS menghabiskan USD 68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional pada tahun 2023. Total anggaran tersebut tersebar di beberapa departemen dan lembaga.
Adapun anggaran untuk USAID lebih dari setengahnya yaitu sekitar USD 40 miliar (Rp 655 triliun) atau sekitar 0,6% dari total pengeluaran tahunan pemerintah AS.
Dikutip dari ForeignAssistance.gov, pada 2024 USAID menggelontorkan bantuan sebesar USD 153,5 juta (Rp2,4 triliun) untuk Indonesia ke berbagai sektor salah satunya bidang pendidikan.
Untuk tahun anggaran 2024, bantuan USAID dalam bidang dikucurkan untuk berbagai program di antaranya:
1. Jakarta Higher Education Partnership Initiative (HEPI) Program senilai USD 1.853.030 (Rp 30 miliar)
Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi Indonesia serta sektor swasta untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kritis mahasiswa melalui gelar berkualitas tinggi yang diakui secara internasional dan kredensial industri.
2. Partnership For Productive Workforce senilai USD 1.632.752 (Rp 26 miliar)
Program untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam program pelatihan kejuruan melalui kemitraan dengan pelatihan dan pendidikan teknis dan kejuruan.
3. TEMAN LPDP senilai USD 1.183.524 (Rp 19 miliar)
Dukungan teknis dan manajemen USAID untuk beasiswa LPDP Indonesia (TEMAN LPDP).
Program USAID untuk mendukung bidang pendidikan di Indonesia sebenarnya tak hanya 3 program di atas. Berbagai program telah didanai pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Seperti misalnya Sustainable Higher Education Research Alliances (SHERA) di tahun anggaran 2019 senilai USD 3.819.315.
Program SHERA ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penelitian sektor pendidikan tinggi Indonesia dan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan AS di bidang sains, teknologi, dan inovasi, dan meningkatkan lingkungan yang mendukung penelitian berkualitas.
Selain itu, pada tiap tahun anggaran mulai 2012 hingga 2019, USAID mendanai program Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators and Students (PRIORITAS).
Program PRIORITAS menyediakan bantuan teknis dan sumber daya terkait yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta manajemen berbasis sekolah di lembaga-lembaga seperti sekolah dasar serta menengah pertama negeri dan swasta; lembaga pelatihan guru; dan program studi pendidikan di universitas-universitas Indonesia.
Program PRIORITAS mendapatkan bantuan terbesar pada tahun anggaran 2015 dan 2016 masing-masing sebesar USD 21,6 juta dan USD 21,7 juta.
Salah satu kampus yang digandeng USAID dalam program tersebut adalah Universitas Negeri Semarang (Unnes).
"Program USAID Prioritas ini merupakan lanjutan dari program Decentralized Basic Education (DBE) dengan Unnes guna meningkatkan mutu pendidikan di setiap provinsi mitra," ujar Direktur USAID Prioritas, Stuart Weston saat memberi sosialisasi program USAID Prioritas, Rabu (13/2/2024) lalu dikutip dari laman Unnes.
Secara nasional USAID memiliki 10 provinsi mitra untuk Program PRIORITAS, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
(pal/nwk)
