.webp)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya tengah membahas rencana aturan akses media sosial (medsos) bagi anak bersama Presiden Prabowo.
"Dibahas (dalam pertemuan dengan Prabowo). Ya nanti ya, tapi tadi salah satu membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat, nanti kita lihat seperti apa," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (13/1/2025) dilansir dari detikNews.
Meutya juga telah mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menetapkan batas usia anak dalam mengakses medsos. Ia mengatakan aturan ini akan dikaji lebih dahulu sebelum aturan resmi keluar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah seorang pakar pendidikan sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Holy Ichda Wahyuni mendukung rencana kebijakan dirinya mendukung. Menurutnya, aturan bisa mencegah anak dari berbagai dampak buruk bermain medsos.
"Pasalnya kebijakan ini bisa sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif media sosial terhadap anak-anak, seperti gangguan kesehatan mental, cyberbullying, sexual abuse di ruang cyber, dan paparan konten lainnya yang tidak sesuai usia," katanya dikutip dari laman UM Surabaya, Kamis (16/1/2025).
Bisa Beriringan dengan Edukasi Literasi Digital
Menurut Holy, implementasi kebijakan ini lebih baik jika diiringi pembelajaran literasi digital. Edukasi tersebut penting untuk menjawab siswa yang bertanya, "Mengapa bermain media sosial harus dibatasi?".
"Sebab, aturan dan larangan yang membatasi jika tidak dilandasi dengan sebuah edukasi akan kesadaran dan pemahaman, justru akan membuat anak-anak semakin ingin tahu dan dikhawatirkan akan menempuh cara-cara ilegal yang justru akan menciptakan masalah baru," tuturnya.
Tak hanya di sekolah, edukasi juga nantinya bisa disosialisasikan lewat iklan layanan masyarakat atau media lain. Ia juga menyarankan para stakeholder untuk menyediakan tayangan yang ramah anak.
"Selain tayangan yang dapat memberikan hiburan juga mampu mendidik, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak," tambahnya.
Selain kepada siswa, edukasi juga perlu disampaikan kepada orang tua. Sehingga diperlukan pendekatan dan ruang-ruang yang sesuai.
Perlu Ada Verifikasi Usia Anak
Untuk mendukung pengoptimalan kebijakan, Holy menyarankan dilakukannya verifikasi usia. Langkah ini berguna untuk mencegah pemalsuan usia.
"Selain itu kebijakan penyerta lainnya seperti platform media sosial yang perlu diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia yang andal namun tetap menjaga privasi pengguna. Hal ini untuk mencegah anak-anak memalsukan usia mereka demi membuat akun," katanya.
Dengan adanya edukasi tersebut, Holy berharap kebijakan pembatasan usia ini bisa memiliki imbas jangka panjang. Menurutnya, pembatasan bermain harus diikuti juga oleh pengaturan yang bijak.
"Ini memang butuh waktu yang tidak sebentar, namun memang untuk mencapai tujuan emas tidak bisa segala sesuatu dilakukan secara instan,"ujar Holy.
(cyu/nwk)
