.webp)
Menjelang Pemilu 2024, dosen Universitas Airlangga (Unair) Febby Risti Widjayanto SIP MSc mengajak masyarakat untuk cerdas dan berhati-hati memilih pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Apa saja yang perlu diperhatikan?
Dosen ilmu politik, studi pembangunan, dan teknologi ini menegaskan, masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima informasi survei yang beredar. Sebab, informasi survei salah satunya memengaruhi tingkat elektabilitas dan popularitas ketiga pasangan calon (paslon).
"Elektabilitas dan popularitas ini kan sebenarnya sebagai salah satu upaya para pasangan calon untuk kemudian bisa mendapatkan concern dari masyarakat. Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat sendiri juga aware akan hal itu," kata Febby pada on air Suara Surabaya FM 100 "Pilih Yang Bener, Biar Ga Keblinger", dikutip dari laman resmi Unair, Senin (22/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cek Konsistensi Pengerjaaan Kebijakan
Menurut Febby, survei dapat berperan penting sebagai referensi awal pemilih. Namun setelahnya, setiap orang punya tugas menggali lebih dalam tentang tiap paslon dan menetapkan pilihan. Salah satunya dengan mengecek konsistensi paslon dalam mengerjakan kebijakan.
Ia menambahkan, saat ini belum terdapat survei mengenai konsistensi kebijakan dalam penilaian etikabilitas.
"Itu kan yang belum ada dalam survei, tentang konsistensi dalam mengerjakan kebijakan, padahal itu sebenarnya kunci untuk akhirnya kita bisa menentukan," jelasnya.
Track Record Janji Pasangan Calon
Di samping kebijakan yang dikerjakan, Febby juga menyorot janji dan program yang tidak terpenuhi sebagai track record paslon. Ia mengatakan, paslon perlu menjelaskan alasan mengapa programnya tidak terlaksana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia mengamini ada sejumlah faktor penyebab tidak terlaksananya program yang dijanjikan paslon. Contohnya seperti kendala regulasi dan kajian yang belum matang.
"Namun akan ada dua sisi juga, ada yang bisa menerima ada yang tidak bisa menerima. Misalnya sudah dua kali menjabat tapi belum juga terealisasikan, itu akan menimbulkan penilaian yang berbeda di masyarakat," terangnya.
(twu/nwy)
