.webp)
Undang-Undang Pengungkapan Fenomena Aerial Tak Teridentifikasi (UAP) dirancang untuk memberikan wewenang pada pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengumpulkan penampakan UAP, termasuk UFO. Wewenang ini juga termasuk membentuk dewan peninjau data rahasia terkait.
Kebijakan di atas menyulitkan warga peminat fenomena luar Bumi yang penasaran dengan kebenaran terkait unidentified flying object (UFO) maupun kehidupan mereka di luar sana. Keterlibatan pemerintah dalam urusan UAP dinilai menurunkan transparansinya, dilansir Popular Mechanics.
Baca juga: Pakar Sejarah Bongkar Kebenaran soal Area 51 |
UFO, RUU, dan Pemerintah
Di sisi lain, pemimpin tinggi DPR dan Senat setempat juga menegaskan ingin menghentikan RUU UFO tersebut. Khawatirnya, tindakan pengumpulan informasi penampakan UAP dan peninjauannya justru berisiko tidak sengaja membocorkan rahasia pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, New York Times pada 2018 menampilkan penampakan UFO dari catatan personel Angkatan Laut AS di lepas pantai California Selatan, AS. UFO tersebut tampak bersama kapal besar di dalam air, dilacak oleh radar SPY-1 dari kapal penjelajah berpeluru kendali USS Princeton. Penampakan ini masih menjadi perdebatan.
Dari peristiwa tersebut, terungkap bahwa ada semacam organisasi semi rahasia pemerintah AS untuk menyelesaikan masalah penampakan UFO, yakni program identifikasi ancaman dirgantara tingkat lanjut. Kongres AS mulai mengadakan pertemuan lanjutan soal fenomena UAP pada Mei 2022.
Sementara itu, eks pejabat pemerintah mengatakan ada pihak pemerintah yang menemukan pesawat alien dan menyimpan bahan biologis nonmanusia. Pernyataan nonmanusia ini ditafsirkan beberapa orang sebagai alien.
Pengungkapan Fenomena Anomali
Para aktivis UFO kemudian menganjurkan pemerintah mengungkapkan apa yang mereka ketahui soal fenomena anomali di udara. Namun, isi diskusi tentang UFO sendiri kerap melemah akibat konspirasi dan prediksi liar sehingga tidak berujung pada sebuah keputusan formal.
Kini, UU Pengungkapan Fenomena Anomali Tak Dikenal 2023 diusulkan sebagai amandemen dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional 2024, yang juga mendefinisikan anggaran pertahanan. Uniknya, baik pihak demokrat dan republik sama-sama mendukung isu keterbukaan informasi UAP.
Jika disahkan, maka Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Pusat, Departemen Energi, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan lembaga pemerintah AS lainnya wajib menyerahkan data UAP ke Pengumpulan Catatan Fenomena Anomali Tak Dikenal. Namun, pelepasan informasi ke publik bisa ditunda sampai 25 tahun jika dinilai mengancam keamanan nasional AS.
Saat ini, disepakati bahwa data penampakan UAP milik Pemerintah AS dan pihak lainnya dikumpulkan. Namun, tidak ada dewan peninjau yang ditunjuk Presiden dan tidak jelas apakah masyarakat bisa mengaksesnya. Sebab, kurangnya kerja sama komunitas pertahanan dan intelijen berisiko pada kebocoran informasi rahasia.
(twu/nwy)
