Komisi X DPR Temukan Dana Pemajuan Kebudayaan Tidak Sampai ke Daerah

Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan. — DPR Temukan Dana Pemajuan Kebudayaan Tidak Sampai ke Daerah. (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta -

Komisi X DPR RI menemukan masalah terkait dengan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Temuan itu didapat dari dinas kebudayaan dan tokoh-tokoh budaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Seperti Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD) yang dibuat oleh masing-masing dinas kebudayaan kabupaten dan tokoh-tokoh kebudayaan itu tidak sampai ke Dinas Kebudayaan Provinsi maupun tingkat Pusat," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam laman DPR RI dikutip Selasa (14/11/2023).

Faktanya, dalam Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD) yang dibuat tersebut di antaranya berisi tentang 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus dimajukan di daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kebudayaan atau tokoh-tokoh budaya setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lanjutnya, ini menyebabkan dana abadi kebudayaan yang ada sejak tahun 2020 dan program Indonesiana yang ada sejak tahun 2022 tidak sampai di tingkat pelaku kebudayaan wilayah setempat.

Manfaat Dana Indonesiana

Dana abadi atau Indonesiana ini, dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal, seperti:

Pembangunan fasilitasi kebudayaan
Dukungan institusional bagi organisasi kebudayaan
Pendayagunaan ruang publik
Kegiatan strategis
Stimulan kegiatan ekspresi budaya
Dokumentasi karya/pengetahuan maestro
Penciptaan karya kreatif inovatif
Dana pendampingan karya untuk distribusi internasional
Kajian objek pemajuan kebudayaan
Beasiswa bagi pelaku kebudayaan

Dorong Sosialisasi

Oleh karena itu, Fikri mendorong sosialisasi terkait detail syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana abadi atau Indonesiana itu bisa ditingkatkan hingga ke lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh kebudayaan. Harapannya, dana abadi atau Indonesiana dengan total sebesar Rp 5 triliun bisa mengalir ke daerah-daerah.

"Karena tidak ada sosialisasi tentang detail syarat-syarat mendapatkan dana abadi atau Indonesiana membuat perlindungan dan pemajuan kebudayaan menjadi terhambat. Kalau perlu birokrasi yang panjang bisa dipangkas," jelasnya.

Ia berharap perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana yang diharapkan dalam UU No.5 tahun 2017 ini dapat berjalan dengan semestinya.

"Jangan sampai karena hal itu, membuat budaya-budaya kita malah diakui negara tetangga. Apalagi wilayah Sumut ini berdekatan dengan negara tetangga, seperti Malaysia," pungkasnya.