.webp)
Zaman di masa kebutuhan dan preferensi masyarakat di masing-masing wilayah yang terus berkembang, desentralisasi menjadi solusi yang diterapkan oleh pemerintahan di suatu negara.
Desentralisasi dianggap sebagai solusi karena mampu memberikan lebih banyak otonomi dan keterlibatan kepada pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong partisipasi warga negara sehingga warga lebih dekat dengan pemerintah.
Secara umum, desentralisasi dimaknakan sebagai penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi yakni dari pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya yaitu pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, mengapa desentralisasi dapat menjadi solusi terbaik atas kebutuhan daerah? Mari ketahui dan simak lebih lanjut penjelasan tentang desentralisasi.
Pengertian Desentralisasi
Istilah desentralisasi (bahasa Inggris: decentralization) secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu kata de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat.
Mengutip dari buku Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal karya Dr. Azmi Fendri, SH,MKn, dari sudut pandang ketatanegaraan maksud desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Sedangkan menurut G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, pengertian desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau wewenang dari pemerintahan pusat kepada organisasi-organisasi tingkat bawah. Termasuk kesatuan-kesatuan administrasi, daerah otonom, dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak otonomi dan keterlibatan pada tingkat yang lebih dekat dengan warga negara.
Desentralisasi memiliki prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya. Prinsip tersebut mengacu pada fakta adanya span of control atau rentang kendali dari setiap organisasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya, desentralisasi akan memiliki bentuk-bentuk badan yang terpisah dari pusat.
Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
Menurut Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas X karya Evi Pajriani, SPd, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari penerapan desentralisasi, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Kelebihan Desentralisasi
1. Proses pendelegasian wewenang dalam struktur organisasi akan memperingan manajemen pemerintah pusat. Hal ini akan mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan karena dibantu oleh pemerintahan di daerah.
2. Adaptasi terbaik untuk kebutuhan lokal. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
3. Membangun hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah lokal memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya mereka, sedangkan pemerintah pusat dapat mengembangkan strategi ekonomi dalam skala yang lebih luas.
4. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke wilayah yang lebih kecil, birokrasi dapat ditekan.
5. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat dan efektif di tingkat lokal.
Kekurangan Desentralisasi
1. Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Dalam sistem yang terdesentralisasi, akan sulit mengkoordinasikan kebijakan dan program tingkat nasional karena setiap daerah memiliki tujuan utama yang berbeda-beda.
2. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan yang mengacu pada penekanan atau peningkatan kepentingan wilayah atau daerahnya. Hal ini dapat terjadi ketika entitas lokal mendapatkan lebih banyak otonomi dan wewenang untuk mengelola sumber daya mereka.
3. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah karena salah satu masalah utama dalam sistem desentralisasi adalah risiko perbedaan antar wilayah.
4. Memerlukan biaya besar. Pemerintah lokal mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi daerah yang kurang berkembang.
5. Besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah.
Demikian, itulah kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Secara sederhana, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang politik dan administrasi dari pusat ke daerah.
(pal/pal)
