Apa Itu Pekerja Gig? Peneliti Urai Tren dan Masalah Kelayakannya

Apa Itu Pekerja Gig? Peneliti Urai Tren dan Masalah Kelayakannya

Trisna Wulandari - detikEdu
Kamis, 10 Nov 2022 17:30 WIB
Driver ojol di Bogor (M Sholihin/detikcom)
Driver ojol, salah satu jenis pekerja gig di Indonesia. Foto: M Sholihin/detikcom
Jakarta -

Pekerja gig adalah pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu. Umumnya, kontrak pekerja gig bersifat jangka pendek, temporer, atau satu kali proyek putus.

Ciri-ciri pekerja gig ditandai dengan pekerjaan bersifat independen, kerja temporer, berdasarkan proyek jangka pendek, serta jadwal dan ruang kerja yang relatif fleksibel, seperti dijelaskan peneliti Nur Huda dari Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM).

Contoh lowongan yang bisa dibuka untuk pekerja gig antara lain kurir, pengemudi ojek atau taksi online, konsultan, kontraktor, seniman, musisi, desainer grafis, content writer, UI/UX copy writer dan designer, social media specialist, akuntan dan asisten akuntan, ilustrator, game engineer, devops engineer, programmer, network analyst, security engineer, dan lain-lain.

Nur Huda menuturkan, jenis pekerjaan ini semakin populer tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir pascakrisis 2008. Jumlah pekerja gig di tahun 2023 diperkirakan akan mencapai lebih dari 78 juta orang di seluruh dunia dengan nilai ekonomi mencapai USD 298 miliar.

"Jumlah ini jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi yang mencapai hanya sekitar 43 juta orang pekerja gig. Di Indonesia sendiri meski belum ada data konkret secara keseluruhan, tetapi setidaknya di tahun 2020 lalu disampaikan ada sekitar 4 juta driver menekuni profesi ini," katanya di focus group discussion tentang jalan tengah masalah pekerja gig, dikutip dari laman UGM, Kamis (10/11/2022).

"Ini semua salah satunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital dan banyaknya platform-platform digital yang kemudian membuka peluang bagi pekerjaan yang sifatnya seperti ini," jelas Nur Huda.

Ia mencatat, survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2021 mendapati satu platform Gojek setidaknya terdiri dari 2,6 juta mitra driver. Sementara itu, sistem Gojek menyumbang sekitar Rp 249 triliun ke ekonomi negara.

Nur Huda menegaskan, gig economy yang terus berkembang menyangkut hajat hidup jutaan orang Indonesia. Gig economy adalah pasar dengan pekerja gig dan lowongan freelance atau kontrak jangka pendek.

"Jumlah ini tentu sangat besar, bahkan mencapai 1,6 persen dari PDB Indonesia. Di sisi lain, data survei Balitbang Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa lebih dari setengah para pekerja gig ini menggantungkan pekerjaannya dari pekerjaan gig ini. Mereka menjadikan pekerjaan gig ini sebagai sumber pendapatan mereka yang utama," katanya.

Masalah Upah dan Kelayakan Kerja

Center for Digital Society (CfDS) UGM bersama Fairwork Foundation dua tahun terakhir melakukan riset pada pekerja gig. Penelitian ini khususnya dilakukan pada driver karena jasanya langsung dinikmati secara langsung.

Hasil penelitian CfDS UGM dan Fairwork menunjukkan, kelayakan kerja pekerja gig di platform yang beroperasi di Indonesia masih rendah.

Aspek kelayakan yang rendah tersebut terutama terkait masalah aspek upah yang layak, jaminan kesehatan, dan status hubungan kemitraan yang seringkali menimbulkan polemik dalam relasi kerja antara pekerja platform dan perusahaan.

Treviliana Eka Putri, ketua peneliti pada riset Fairwork 2021 dan 2022 menuturkan, tidak ada platform yang dapat membuktikan bahwa mereka telah membayar upah yang layak kepada semua pekerjaan dengan memperhitungkan jam kerja dan biaya-biaya tambahan lain terkait pekerjaan mereka.

Sementara itu, terkait kondisi yang layak, hanya empat platform yang memiliki bukti melindungi pekerjaannya dari risiko kerja dengan memberikan asuransi kecelakaan, saluran biaya bantuan darurat, akses ke asuransi kesehatan, dan inisiatif kesejahteraan lain.

"Terkait kontrak yang layak, sebagian besar platform memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan mudah diakses oleh pekerjaannya. Namun, tidak ada platform yang dapat membuktikan bahwa syarat dan ketentuan tersebut membagi risiko dan kewajiban antara pekerja dan platform secara adil," kata Treviliana di FGD "Diskusi Bersama Fairwork Indonesia: Kolaborasi untuk Dukung Kesejahteraan Pekerja Gig" tersebut.

Untuk itu, sambungnya, baik pemerintah, platform, pekerja gig, maupun orang yang tidak terlibat secara langsung, namun menikmati servis dari para pekerja gig perlu mendorong regulasi dengan terus menerus menyoalnya di berbagai negara.

Perlindungan Hukum untuk Pekerja Gig

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna SH MHum mengatakan, adanya gig economy membuat para pekerja gig lebih mudah mengambil banyak proyek dalam satu waktu. Ia menuturkan, 80 persen pekerjaan kini dilakukan secara remote atau mobile.

Di sisi lain, Yuli menekankan, perlu langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja gig sebagai buruh atau pekerja lewat instrumen hukum.

"Dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU II/220 tentang Cipta Kerja, UU 40/ 2004 tentang SJSN, UU 24/ 2011 tentang BPJS. Selain itu juga mendorong pekerja yang terlibat dalam gig economy mendapatkan jaminan sosial, setidaknya mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," tegas Yuli.



Simak Video "Tentukan Capres-Cawapres, Partai Buruh Pertimbangkan Hasil Lembaga Survei"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia