.webp)
Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, istilah ini memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Kamu pernah dengar di media massa soal kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, permasalahan-permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tersebut adalah dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan yang tidak transparan adalah pemerintahan yang tidak terbuka, tidak kelihatan isinya atau tidak untuk umum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahnya dilakukan hanya oleh sekelompok orang tertentu saja dan hanya diketahui mereka, bukan masyarakat.
Seharusnya, penyelenggaraan pemerintah harus bisa dilakukan untuk menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah bertugas dalam menjalankan segala bentuk sistem pemerintahan atas sepengetahuan masyarakat.
Ciri Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
Ketika pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara tidak transparan, maka akan menghasilkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Selain itu juga akan timbul banyak reaksi negatif jika dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ini tidak bisa dihindari.
Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI oleh Hasim, dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sangat berdampak serius terhadap kehidupan bangsa dan negara.
Derita yang ditimbulkan akan langsung dirasakan oleh masyarakat baik penderitaan politik, ekonomi, keamanan maupun yang lainnya.
Jika penyelenggaraan pemerintahan ini tidak transparan, maka bisa menyebabkan pemerintah menjadi seenaknya sehingga menciptakan kekuasaan oligarki yang akan menyengsarakan masyarakat.
Untuk itu, perlu diketahui ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah:
- Rakyat tidak punya hak ikut serta dalam pemerintahan
- Pemerintah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat
- Tidak terdapat kontrol atau pengawasan pemerintah oleh rakyat
- Ideologi yang dianut doktriner
- Tidak adanya pembagian kekuasaan
Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
- Muncul banyak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Menimbulkan disintegrasi bangsa
- Negara tidak bisa demokratis
- Keberadaan pers tidak bebas
- Adanya pelanggaran-pelanggaran HAM
- Tidak adanya dukungan politik dari rakyat
(pal/pal)
