5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!

5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!

Trisna Wulandari - detikEdu
Rabu, 19 Okt 2022 07:00 WIB
ilustrasi hukum
Faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Foto: Dok.detikcom
Jakarta -

Penegakan hukum dapat berjalan efektif dengan dukungan sejumlah faktor. Apa saja faktor yang memengaruhi penegakan hukum?

Menurut ahli sosiologi dan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakat lingkungan berlakunya hukum, serta kebudayaan, seperti dikutip dari Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah oleh Johan Jasin.

Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Faktor Hukum

Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis atau undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan masyarakat. Dengan begitu, penegakan hukum pun relatif lebih efektif.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono.

Cara di atas tidak mudah dilakukan karena pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi kepentingan kelompok dan pendapat umum. Namun, penegak hukum hendaknya harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian masyarakat sasaran, di samping mampu menjalankan perannya.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Dosen Jurusan Business Law, Binus University Agus Riyanto, S.H., LL.M menuturkan, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup memadai, hingga keuangan yang cukup.

Jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan, seperti dikutip dari laman Binus University.

Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam hal ini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yakni yang mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Namun, proses ini pada kenyataannya dapat dinodai suap dan dipersulit dengan sedikitnya sumber daya manusia yang mau menjadi anggota penegak hukum.

Jumlah penegak hukum yang cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakat juga memengaruhi penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Manajemen pengadilan juga mempersulit penegakan hukum, seperti terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum.

Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

Agus mencontohkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dianggap masih rendah karena adanya budaya kompromi pada orang Indonesia. Dengan demikian, ada kecenderungan pada budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Faktor budaya dalam penegakan hukum juga dapat ditelusuri ke zaman kerajaan. Contoh, untuk melancarkan kepentingan dari raja, orang bersangkutan menyerahkan upeti agar yang diinginkan cepat tercapai. Praktik ini kelak berlaku dengan nama suap.



Simak Video "Mahfud Ungkap Persoalan Hukum di RI: Mafia di Mana-mana!"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia