Kekuasaan Kongsi Dagang VOC di Indonesia, Punya Pemerintahan Sendiri

Kekuasaan Kongsi Dagang VOC di Indonesia, Punya Pemerintahan Sendiri

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 04 Okt 2022 20:30 WIB
Batavia sekitar tahun 1780. (Tropenmuseum/the National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons)
Ilustrasi Batavia sekitar tahun 1780 di bawah kekuasaan VOC. Foto:Tropenmuseum/the National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons
Jakarta -

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur didirikan pada 20 Maret 1602. Sebelum mundur pada 31 Desember 1799, VOC sempat memiliki kekuasaan di Hindia Timur atau Nusantara, Asia, dan Afrika.

VOC semula dibentuk untuk menjaga keberhasilan para pedagang Belanda di nusantara agar tidak tersaingi oleh pedagang Eropa lainnya, seperti Prancis, Inggris, maupun Swedia. Dengan demikian, perdagangan dapat dimonopoli oleh Belanda, seperti dikutip dari Encyclopaedia Britannica.

Kongsi dagang VOC lantas dianggap penting dan diberikan sejumlah kekuasaan oleh pemerintah Belanda. Sebab, keberhasilan VOC menjalankan imperialisme dagang di nusantara pemerintah turut membantu pemerintah Belanda mendanai perang kemerdekaan Belanda dari Spanyol.

Sementara itu, cara-cara VOC menguasai perdagangan dengan politik adu domba di berbagai wilayah turut menyingkirkan kekuatan politik kerajaan di Indonesia. Pada prosesnya, VOC pun turut menjadi penguasa dan pelaku politik di nusantara.

Alhasil, kendati semula merupakan kongsi dagang, ada beragam fasilitas dan hak istimewa sebagai bentuk dukungan pemerintah Belanda pada VOC dalam menjajah nusantara.

Kekuasaan VOC di Indonesia lewat Hak Oktroi

VOC diberikan hak oktroi (octrooi) yang memungkinkan perusahaan dagang ini mendirikan pemerintahan sendiri seperti negara di dalam negara. Dikutip dari buku Sejarah, berikut kekuasaan VOC di Indonesia yang diatur dalam hak oktroi:

  1. VOC mendapat hak monopoli perdagangan.
  2. VOC punya hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri.
  3. VOC dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
  4. VOC berhak mengadakan perjanjian.
  5. VOC berhak memaklumkan perang dengan negara lain.
  6. VOC berhak menjalankan kekuasaan kehakiman.
  7. VOC berhak mengadakan pemungutan pajak.
  8. VOC berhak memiliki angkatan perang sendiri.
  9. VOC berhak mengadakan pemerintahan sendiri.

Praktik monopoli perdagangan VOC yang disertai pemaksaan, kekerasan, perang, dan kebijakan tidak manusiawi kelak memicu beragam perlawanan menentang VOC. Seiring kemunduran VOC, pemerintah Belanda mencabut beragam hak kekuasaan VOC di Indonesia pada 1799.



Simak Video "Rel Trem Kuno di Proyek MRT Fase 2 Disebut Tertua di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia