Hak Korban KDRT dan Kewajiban Masyarakat, Begini Aturannya

Hak Korban KDRT dan Kewajiban Masyarakat, Begini Aturannya

Trisna Wulandari - detikEdu
Minggu, 02 Okt 2022 10:00 WIB
Seruan Agar Australia Melindungi Perempuan Korban KDRT Pemegang Visa Sementara
Ilustrasi. Berikut daftar hak korban KDRT, termasuk melaporkan kasus kekerasan yang ia alami. Foto: ABC Australia
Jakarta -

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami tokoh publik Lesti Kejora dilaporkan ke pihak kepolisian baru-baru ini. Pelaporan kasus KDRT langsung ke pihak berwenang oleh Lesti mendapat apresiasi dan dukungan publik.

Tindak lanjut kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora turut memantik pembahasan terkait apa yang harus dilakukan korban KDRT.

Hak Korban KDRT, Termasuk Melaporkan

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan dan kebijakan terkait KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dosen dan pakar hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Satria Unggul Wicaksana menuturkan, UU KDRT pasal 26 memberikan hak bagi korban KDRT untuk melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT, pada pihak kepolisian.

"Hal tersebut bertujuan agar publik figur yang diduga melakukan KDRT wajib dilaporkan kepada polisi, agar tidak menjadi preseden dan contoh buruk bagi khalayak luas," kata Satria, dikutip dari laman kampus, Sabtu (1/10/2022).

Hak korban KDRT diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, di antaranya yaitu:

  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Sanksi pelaku KDRT diatur dalam UU PKDRT Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada pasal 44-53. Pelaku kekerasan fisik di lingkup rumah tangga dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta.

Pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 30 juta.

Sementara itu, KDRT kekerasan fisik oleh suami pada istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta.

Kewajiban Masyarakat terkait KDRT

Dikutip dari laman Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), UU ini merupakan jaminan negara untuk mencegah KDRT dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Komnas Perempuan menyatakan, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

  1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
  2. Memberikan perlindungan kepada korban.
  3. Memberikan pertolongan darurat.
  4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Layanan pengaduan dan penanganan korban KDRT dapat ditujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tiap provinsi di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KemenPPPA). Kontak tiap pusat bisa dilihat di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58 .



Simak Video "Perempuan India Korban KDRT Beberkan Bukti-bukti ke Pengadilan"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/rah)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia