Begini Hasil Sidang BPUPKI Pertama dan Kedua

Begini Hasil Sidang BPUPKI Pertama dan Kedua

twu - detikEdu
Rabu, 28 Sep 2022 19:00 WIB
sidang bpupki
Sidang BPUPKI 1945. Begini hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua. Foto: Dok. Wikipedia Commons
Jakarta -

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang sebanyak 2 kali dalam masa terbentuknya hingga dibubarkan. Bagaimana hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua?

Sidang BPUPKI pertama membahas dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI I ini berlangsung pada 29 Mei - 1 Juni 1945.

Sementara itu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI II membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), seperti dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M. dan Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

Hasil Sidang BPUPKI Pertama, 29 Mei - 1 Juni 1945

Hasil sidang BPUPKI pertama yaitu menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila, kendati dasar negara belum ditetapkan secara resmi, seperti dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII oleh Tim Ganesha Operation.

Pada sidang BPUPKI pertama, tiga tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo pada 31 Mei 1945, dan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Rumusan konstitusi usulan Muh. Yamin secara tertulis yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan kebangsaan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lima usulan dasar negara dari Soepomo yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

Rumusan dasar negara oleh Soekarno yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Piagam Jakarta

Sebelum sidang BPUPKI kedua, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Panitia Sembilan merupakan kepanitiaan kecil bentukan BPUPKI yang merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI I berupa sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara.

Anggota Panitia Sembilan dianggap mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam. Anggotanya yaitu Soekarno (sekaligus menjadi ketua), Moh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. Wachid Hasjim.

Rumusan yang dinamai Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter) memuat rumusan Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hasil Sidang BPUPKI Kedua, 10-17 Juli 1945

Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan UUD.

Pada sidang kedua BPUPKI, dibentuk Panitia Perancang UUD. Panitia ini menyetujui Rancangan Preambul, yaitu Piagam Jakarta, yang sudah ditandatangani tanggal 22 Juni 1945.

Panitia ini juga membentuk Panitia Kecil pada tanggal 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang sudah disepakati. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membahas hasil kerja Panitia Kecil atau Panitia Sembilan.

Panitia Perancang UUD dari BPUPKI pada 14 Juli 1945 melaporkan hasil kerja berupa rancangan pernyataan Indonesia merdeka atau Declaration of Independence. Pernyataan Indonesia merdeka diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta.

Lalu, dihasilkan juga rancangan pembukaan UUD yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Perbedaannya terletak pada kalimat 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Perubahan ini disebabkan karena bangsa Indonesia memeluk agama yang beragam. Perumusan dasar negara pun berakhir di sidang BPUPKI kedua.

Pada sidang BPUPKI kedua pada 17 Juli 1945, BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai Moh. Hatta.

Setelah sidang BPUPKI kedua, Jepang membubarkan BPUPKI. Sebab, Jepang menganggap bangsa Indonesia terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang akan bersidang tiga kali pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.



Simak Video "Atlet Merah Putih, Waktunya Kembali Bangkit Mengukir Prestasi"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia