Kata Sosiolog UGM soal Kerusuhan di Babarsari: Problemnya di Ekonomi

Novia Aisyah - detikEdu
Rabu, 06 Jul 2022 14:15 WIB
Sejumlah ruko dan motor di daerah Babarsari, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY, rusak dan terbakar, Senin (4/7/2022).
Kerusuhan di Babarsari Yogyakarta di mata pengamat UGM. Foto: Tim detikJateng
Jakarta -

Kerusuhan di Babarsari, DI Yogyakarta yang terjadi Senin (4/7/2022) telah menyebabkan sejumlah ruko rusak dan beberapa sepeda motor terbakar. Peristiwa yang berawal dari keributan di salah satu tempat karaoke pada Sabtu (2/7/2022) dini hari itu juga berujung viral di media sosial.

Melihat peristiwa ini, Sosiolog Ekonomi Perkotaan UGM, Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si., menyampaikan kericuhan tersebut sebetulnya bukan permasalahan keamanan. Namun, kesannya menjadi problem keamanan karena adanya buntut pengrusakan.

Kerusuhan di Babarsari di Mata Pengamat UGM

Menurut Derajad, DI Yogyakarta sebenarnya sudah cukup kuat menjadi multicultural society atau melting pot.

"Artinya sebagai multi culture society sudah cukup kuat, cuma problemnya di ekonominya tidak inklusif," ungkapnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM (5/7/2022), dikutip dari laman berita kampus.

Kehidupan ekonomi yang tidak inklusif, melainkan eksklusif, adalah pekerjaan rumah banyak pihak untuk mengubah ekonomi eksklusif di Yogyakarta menjadi ekonomi inklusif. Dalam penilaiannya, ekonomi semestinya mengikuti culture atau budaya. Sebab, budaya di Yogyakarta telah menerima perbedaan suku dan adat.

Dia menerangkan, ekonomi di Yogyakarta yang belum inklusif mengakibatkan pertumbuhan kota sedikit bermasalah. Menurutnya, pertumbuhan kota tidak berlandaskan pada budaya yang ada di suatu masyarakat.

Oleh sebab itu, dia berpandangan bahwa ekonomi di Kota Pelajar sudah seharusnya bersifat inklusif. Maksudnya, pengelolaannya harus disetujui secara bersama.

Selanjutnya, tempat-tempat hiburan juga harus diikuti dengan adanya ketentuan yang perlu dipatuhi atau dijunjung tinggi. Sehingga, apabila pada kemudian hari meletus konflik, akan ada yang bertindak sebagai penengah.

"Justru yang kita lihat ekonomi di Yogyakarta kan sepertinya merespons perkembangan kota besar, padahal kalau kota-kota besar kan kehidupan ekonominya cenderung eksklusif," ucap Derajad.

Dia menyebutkan contoh daerah lain, yaitu Bali. Di sana terdapat pecalang atau polisi adat.

Dosen Universitas Gadjah Mada tersebut melanjutkan, meski tidak perlu sampai ada semacam pecalang, tetapi setidaknya aparat pemerintah daerah seharusnya telah memiliki pola pikir inklusif.

"Ini yang jadi masalah di Yogya, masyarakatnya sudah multi culture, inklusif tetapi bisnisnya belum inklusif. Bisnisnya masih as usual, ini yang harus diubah," tambahnya.

Dia menegaskan, sebagai kota pelajar, Yogyakarta tidak harus seperti kota-kota besar lainnya. Hal yang dibutuhkan sebetulnya adalah ketenangan dan berbagai fasilitas mahasiswa yang diperbanyak, bukan fasilitas yang bisa mengundang konflik.

Dia berujar, regulasi di Yogyakarta tidak harus seperti kota besar lainnya.

"Wilayah Yogyakarta itu istimewa tetapi regulasinya tidak istimewa, regulasinya seperti perkembangan kota Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Jadi kita ini tidak tumbuh istimewa seperti masyarakatnya, seperti Kratonnya, jadi kita ini tumbuh seperti kota metropolis," kata dia.

Regulasi di Yogyakarta menurutnya harus tercermin dari situasi masyarakat. Terdapat poin-poin yang perlu kembali ditumbuhkan, seperti jam belajar yang sekarang sudah tidak berlaku.

Permisalan jam belajar itu seharusnya menjadi sesuatu yang istimewa. Sayang, kini sudah tidak ada karena Yogyakarta terlanjur tumbuh layaknya kota metropolis.

Oleh karenanya, Derajat menekankan ke depannya regulasi mesti diadaptasikan dengan konsep istimewa Yogyakarta.

"Kalau istimewa bagi pelajar adalah jam belajar maka harus diperhatikan. Meski kini tinggal jargon yang tertulis saja karena dalam prakteknya kemudian banyak pelajar atau mahasiswa berkeliaran di mal dan lain-lain. Ini kan memperlihatkan tarikan pertumbuhan kota Yogyakarta sebagai kota metropolis lebih besar," urainya.

Terkait dengan bisnis pendukung, dia menyarankan agar diselaraskan dengan kebutuhan multikulturalisme masyarakat. Sebagai contoh, tumbuhnya co-working space untuk mahasiswa dan pelajar.

Hal semacam itu menurutnya akan menarik, sebab dapat mengundang pelajar berangkat menimba ilmu di Yogyakarta. Ini pun tentunya akan sesuai dengan sebutan Yogyakarta sebagai Kota Pelajar.

"Tetapi kalau yang tumbuh kemudian adalah karaoke, hotel-hotel, apartemen kan tidak ada bedanya dengan Jakarta, Surabaya dan lain-lain," tegas Derajad.



Simak Video "Babarsari Masih Memanas, Semalam Angkringan Dibakar"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia