ADVERTISEMENT

Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli Pertalite, Pakar Unpas Beri Saran Ini

Fahri Zulfikar - detikEdu
Senin, 04 Jul 2022 16:30 WIB
Pengendara menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/7/2022). Pertamina Patra Niaga mulai hari ini menerapkan uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina pada kendaraan roda empat di 11 daerah di lima provinsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI/Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli Pertalite, Pakar Unpas Beri Saran Ini
Jakarta -

Pemerintah telah memutuskan untuk membatasi pembelian Pertalite dan Solar. Langkah ini diambil setelah konsumen Pertamax migrasi besar-besaran ke Pertalite subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax pada April lalu.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi dilakukan dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Tujuannya adalah untuk mendata dan mendistribusikan Pertalite agar tepat sasaran.

Adapun sasaran yang dimaksud yang harus dibatasi adalah pengguna mobil yang tidak seharusnya menggunakan BBM bersubsidi.


Apa Dampak Pembatasan Pertalite?

Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai, pemerintah perlu mengantisipasi pembatasan pembelian Pertalite karena dikhawatirkan mengganggu perekonomian maupun meningkatkan inflasi.

Pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite adalah dampak kenaikan Pertamax. Pembatasan ini juga berpengaruh terhadap meroketnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sayuran.

"Tentu berdampak pada inflasi. Sebab, mungkin orang terpaksa mengonsumsi Pertamax, lalu dibebankan kepada harga produk yang mereka hasilkan," katanya dikutip dari laman resmi Unpas, Senin (4/7/2022).

Harga Transportasi dan Komoditas Lain akan Naik?

Kartabi menjelaskan, pembatasan pertalite bisa memperlambat perekonomian, karena secara otomatis berpengaruh pada kenaikan harga transportasi dan komoditas lain.

Meski masyarakat tidak memaksakan untuk memakai Pertamax, namun tetap muncul spekulasi untuk mengklaim ongkos naik.

"Meningkatnya aspek spekulasi inilah yang perlu diwaspadai. Butuh evaluasi lebih baik terkait perkembangan komoditas sebagai dampak pembatasan Pertalite," ungkap Kartabi.

Menurutnya, meski permintaan terhadap Pertamax ada sitting (penempatan), tapi tidak lebih besar dari daya beli masyarakat yang masih rendah.

"Ini salah satu faktor yang menekan kondisi perekonomian kenaikan komoditas. Sebab, dari sisi pendapatan saya kira tidak ada perubahan yang cukup sepadan dengan kenaikan itu," jelasnya.

Pemerintah Harus Permudah Transaksi

Terkait pemberlakuan pembelian Pertalite lewat aplikasi, Kartabi menilai, tidak semua masyarakat memiliki dan bisa mengakses aplikasi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan alternatif untuk mempermudah transaksi.

"Saya rasa butuh alternatif, minimal dari sisi aplikasi lebih mudah dikendalikan/digunakan biar bisa terpantau," tegasnya.

"Di lokasi SPBU juga harus disediakan sarana atau kemudahan transaksi untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak mempunyai HP dan sulit beradaptasi dengan perubahan ini," imbuhnya.

Lebih lanjut Kartabi mengatakan, penerapan pembatasan pembelian Pertalite perlu diklasifikasikan, baik konsumen pribadi maupun untuk berniaga yang mempunyai dampak terhadap ekonomi.

"Jika disamaratakan, bagaimana dengan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan ekonomi? Jadi harus ada klasifikasi dalam pembatasan pembelian Pertalite," tutupnya.



Simak Video "Wilayah Wajib Daftar untuk Beli Pertalite Diperluas, Buruan Daftar!"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/lus)

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia