ADVERTISEMENT

Bukan Cuma Daging, Rumah Potong Hewan Juga Harus Kantongi Sertifikat Halal

Devi Setya - detikEdu
Rabu, 06 Jul 2022 14:00 WIB
Sapi perah diprioritaskan Pemkot Sukabumi untuk disuntik vaksin PMK. Hal itu dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak.
Ilustrasi sapi yang akan disembelih Foto: Siti Fatimah/detikcom
Jakarta -

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah tempat menyembelih hewan seperti sapi, kambing maupun ayam. Diperlukan beberapa izin untuk bisa menjalankan usaha ini, termasuk salah satunya sertifikat halal untuk RPH yang memproduksi daging halal.

Allah SWT menghalalkan beberapa makanan untuk dikonsumsi, termasuk salah satunya produk daging. Beberapa daging hewan ternak halal untuk dikonsumsi asalkan diproses dengan cara yang halal.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 88

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ


Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah: 88)

Selain itu dalam surat Al Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).

Produk daging hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, domba atau unggas termasuk hewan yang halal dikonsumsi. Di pasaran, produk daging ini diolah di RPH sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar dan akhirnya ke konsumen.

Untuk menjamin produk daging sembelihan ini halal, RPH harus mengantongi sertifikat halal. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom (30/6/2022).

"RPH harus punya sertifikat halal, juru sembelih juga harus sudah tersertifikasi halal. Dengan demikian harus paham bagaimana cara sembelih hewan yang baik sesuai syariat Islam," kata Aqil.

Dengan sertifikat halal ini, produk daging yang dihasilkan dijamin halal dan bisa mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk RPH dan juru sembelih ini, prosesnya sama seperti pengajuan sertifikat halal untuk produk.

Perbedaannya terletak pada proses audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor Lembaga Penjamin Halal (LPH).

Sertifikat Halal RPH oleh BPJPH


Dilansir dari situs resmi BPJPH (5/7/2022) sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) atau Rumah Potong Ayam (RPA) adalah salah satu prioritas BPJPH. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki HS.

Mastuki menjelaskan, dalam kehidupan sehari-hari, RPH sangat berperan dalam supply bahan pangan berupa daging, baik untuk pasokan bahan industri maupun untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Di RPH inilah hewan ternak disembelih dan diproses untuk menghasilkan daging siap konsumsi.

Mastuki menekankan pentingnya memastikan kehalalan pada semua proses yang dilakukan di RPH. "Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan," terang Mastuki mengutip ayat Al-Qur'an surat Al An'am ayat 121.

Hal senada diungkapkan oleh Peneliti pada Pusat Unggulan Ipteks IHIS Universitas Gadjah Mada, Yuni Erwanto. Yuni mengatakan, bahwa halal harus dijadikan standar yang diterapkan di rumah pemotongan hewan.

Yuni yang juga pemilik RPA Super Farm Yogyakarta ini mengatakan, halal sebagai standar akan lebih memudahkan praktik di lapangan ketika sudah menjadi sebuah sertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

"Dengan standar halal ini diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal yang bentuknya sertifikat halal, maka tentu ini akan mempermudah kegiatan produksi dan konsumsi di masyarakat," ungkap Yuni.

Titik kritis kehalalan RPH

Dalam proses produksi di RPH terdapat beberapa titik kritis kehalalan yang harus menjadi perhatian pelaku usaha. Titik kritis inilah yang kemudian diperiksa oleh auditor dari LPH sebelum nantinya BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.

"Kita menganut holistic concept of Halalan Thayyiban atau Konsep holistik halalan thayyiban, yang dengan itu memenuhi traceability untuk kehalalan suatu produksi harus dilihat dari hulu hingga hilir," lanjut Mastuki.

Sejumlah potensi titik kritis RPH tersebut, dimulai dari asal bahan baku (raw material), proses penyembelihan (slaughtering), proses produksi/peralatan di mana di dalamnya kemungkinan terjadi kontaminasi dengan benda non halal, packaging-storage/transportasi hingga distribusi kepada konsumen.

Dalam hal ini terdapat juga isu penting lain seperti ingredient dan additives, genetically modified organism, dan aspek keamanan dan kualitas.

"RPH berpotensi juga terkontaminasi dengan babi, tikus dan sebagainya. Sedangkan kita tahu babi dan segala turunannya, semua bagian tubuhnya bisa digunakan, dan semuanya haram hukumnya," jelas Mastuki.

RPH wajib memiliki sertifikat halal

Sertifikasi halal bagi RPH, lanjut Mastuki, merupakan salah satu bentuk sertifikasi produk yang dikenai kewajiban bersertifikat halal. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Sesuai amanat Undang-undang, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, maka RPH jelas termasuk di dalamnya," terang Mastuki.

Proses pengajuan sertifikat halal bagi RPH

Untuk melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada BPJPH baik secara perorangan maupun kolektif seperti paguyuban dan sebagainya. Proses pendaftaran ini dilakukan secara online melalui situs resmi BPJPH yakni halal.go.id.

Prosedur sertifikasi halal RPH meliputi:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal
2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan
3. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan LPH oleh pemohon
4. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang hasilnya disampaikan kepada BPJPH
5. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dan MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Hasil penetapan kehalalan produk tersebut lalu disampaikan kepada BPJPH
6. BPJPH menerbitkan sertifikat halal

Adapun waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi ini adalah sekitar 21 hari kerja. BPJPH juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menjamin sertifikasi halal ini berjalan sesuai prosedur yang berlaku.



Simak Video "Blak-blakan Kepala BPJPH: 21 Hari Kerja Sertifikat Halal Jadi!"
[Gambas:Video 20detik]
(dvs/kri)

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia