Sejarah Label Halal di Indonesia, Apa Betul Dulu Pakai Logo Haram?

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Minggu, 13 Mar 2022 16:00 WIB
Label Halal Indonesia
Label halal terbaru terbitan BPJPH Kemenag yang secara efektif digunakan mulai 1 Maret 2022. Bagaimana sejarah awal adanya label halal? (Dok. Kemenag)
Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal terbaru yang secara aktif digunakan mulai 1 Maret 2022. Pencantuman label halal ini wajib dilakukan sebagi tanda kehalalan suatu produk tertentu.

"Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk," kata Sekretaris BPJPH Arfi Hatim melalui keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (13/3/2022).

Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022. Terkait keputusan tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014.

Label halal terbaru keluaran Kemenag ini, terdiri dari logogram yang berbentuk gunungan wayang dan motif surjan berwarna ungu. Kemudian di bawah logogram tersebut terdapat tulisan yang berbunyi, 'Label Halal Indonesia'.

Sebelum berpindah ke tangan Kementerian Agama (Kemenag), sertifikasi label halal di Indonesia menjadi kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini sudah berperan aktif melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989.

Sejarah Awal Label Halal Di Indonesia

A. Mulanya menggunakan label haram

Jauh sebelum adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, ternyata Indonesia sendiri sudah mulai melakukan pelabelan produk halal sejak akhir tahun 1976. Pelabelan ini dipimpin oleh Kementerian Kesehatan pada masa itu.

Menurut Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2 oleh Faridah HD, ternyata, pelabelan yang dimaksud bukan ditujukan untuk memberikan tanda kehalalan pada suatu produk. Sebaliknya, tanda yang resmi diberlakukan pada 10 November 1976 justru digunakan sebagai tanda peringatan produk yang mengandung babi.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76. Khususnya mengatur tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Berdasarkan Permenkes tersebut, produk yang menggunakan tanda peringatan digunakan bagi produk yang bahan pembuatannya menggunakan babi atau pun turunannya. Unsur label tersebut terdiri dari gambar babi dan tulisan yang berbunyi, 'Mengandung Babi' berwarna merah di dalam sebuah kotak berbentuk persegi panjang merah.

B. Kenapa yang diedarkan justru label haram?

Pemilihan label haram pada masa itu, dinilai lebih efektif ketimbang memberi label halal pada suatu produk. Menurut jurnal terbitan Desember 2019 ini, hal ini diduga akibat dari rendahnya peredaran produk yang menggunakan babi sebagai bahan pembuatannya.

"Sehingga (Kemenkes) hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan," bunyi keterangan dari jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga (Unair) ini.

C. Mengganti isi tulisan pada label

Pada 1985, tepatnya 12 Agustus silam, terjadi pergantian isi label yang bertuliskan 'Mengandung Babi' menjadi label 'Halal'. Hal ini sesuai dengan SKB 2 Menteri antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia.

Menurut aturan SKB Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, label halal tersebut boleh digunakan setelah mendapat izin dan pemeriksaan dari Departemen Kesehatan (Depkes).

Departemen Kesehatan juga bekerja sama dengan Departemen Agama kala itu. Mereka membentuk sebuah tim khusus bernama Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

D. Diserahkan ke pihak MUI

Tiga tahun setelahnya, masyarakat Indonesia sempat diramaikan dengan kasus makanan yang mengandung babi di pasaran. Hal ini dilaporkan oleh peneliti asal Universitas Brawijaya (UB) dalam Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB.

Kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat yang berimbas pada omzet perusahaan. Baik Departemen Kesehatan, Departemen Agama, hingga perusahaan pun melakukan segala upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Saat itu, MUI yang masih berupa organisasi non pemerintah yang terdiri dari ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan perundingan dengan pihak pemerintah. Hasilnya, pada 1989, terbentuklah LPPOM MUI untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait peredaran lemak babi pada 1988.

Hingga sertifikasi produk halal kemudian diserahkan kepada pihak MUI. Implementasinya baru dimulai pada 1994 dengan aturan sertifikat produk halal baru diserahkan ke produsen setelah dilakukan pemeriksaan oleh LPPOM MUI.

Sebagai informasi, Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham mengabarkan aturan lanjutan bagi produsen yang menggunakan label halal terbitan MUI sebelumnya. Aqil mengatakan, para produsen dibolehkan untuk menghabiskan stok kemasan dengan label halal tersebut terlebih dahulu.

"Setelah itu, mereka harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022," kata dia dalam keterang tertulis yang diterima detikEdu, Minggu (13/3/2022).

Hal ini, diakui Aqil, sebagai bentuk kemudahan dari pemerintah dalam masa transisi pergantian label halal yang lama menjadi label halal terbaru keluaran BPJPH Kemenag.

Simak Video 'Logo Halal Disoal, Kemenag Jelaskan Filosofinya':

[Gambas:Video 20detik]



(rah/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia