Usulan Tunda Pemilu, Pakar Politik UGM: Kepercayaan Warga Bisa Hilang

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 08 Mar 2022 16:00 WIB
Seorang pelajar keluar dari bilik suara usai memilih ketua OSIS dengan sistem e-voting pada kegiatan Pemlihan Ketua Umum OSIS (Pemilos) di SMK 2 Solo, Jawa Tengah, Senin (27/2). Kegiatan pemilihan ketua OSIS dengan sistematika menyerupai pemilihan umum yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut untuk memberikan pendidikan berpolitik kepada pemilih pemula serta tata cara pemilihan umum. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc/17.
Pakar politik UGM menjelaskan kenapa pemilu 2024 tidak perlu ditunda. Foto: AntaraFOTO
Jakarta -

Usulan menunda pelaksanaan pemilu 2024 dari para elit dan kalangan partai politik menuai protes sejumlah pihak. Pengamat Politik dan Pemilu UGM Wawan Mas'udi, S.IP., M.P.A., Ph.D menilai usulan tersebut kontra produktif terhadap perkembangan dan sistem demokrasi yang telah dibangun.

Wawan mengatakan, pemilu dan sirkulasi kekuasaan yang bersifat rutin sesungguhnya menjadi momentum rakyat atau masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi untuk melakukan koreksi. Pemilu adalah fondasi yang sebetulnya jangan sampai dipersoalkan.

"Pemilu itu alat mengontrol jalannya pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Artinya pemilu yang rutin itu merupakan fondasi bagi demokrasi elektoral yang kita punya, kalau fondasinya saja dipersoalkan, maka perkembangan demokrasi kita jelas akan mengarah pada kemunduran," kata Wawan seperti dilansir dari laman UGM, Selasa (8/3/2022).

Menurut Wawan, pemilu dan pergantian kekuasaan yang bersifat rutin merupakan ukuran paling dasar sehingga jangan sampai diganggu. Ia mencontohkan, selama 20 tahun lebih berjalan, pemilu bisa berlangsung secara rutin sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan yang besar untuk sistem yang dibangun.

"Meski harus diakui pula setiap kali pelaksanaan pemilu selalu ada konflik, tapi selalu bisa diatasi. Artinya, ada proses pendewasaan politik yang berlangsung pada level masyarakat, dan ini juga berarti perkembangan demokrasi di Indonesia sangat bagus," katanya.

Ia menuturkan, belum pernah ada penundaan pelaksanaan pemilu dalam sejarah politik Indonesia pasca demokrasi. Sebab, tidak ada situasi yang memaksa untuk menunda. Hanya saja, sempat ada penundaan jadwal untuk pemilu lokal atau pilkada karena pandemi.

"Dan kita tahu hampir semua negara ketika pandemi menghebat, banyak yang menjadwal ulang. Kalau kemudian pemilu 2024 (detik.com/tag/pemilu-2024) ditunda dengan alasan yang tidak jelas bisa berbahaya, bisa-bisa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang telah terbangun," ucap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM tersebut.

Mengapa Pemilu 2024 tak perlu ditunda?


1. Tidak sedang krisis

Menunda pelaksanaan pemilu menurut Wawan merupakan proses yang berat. Terlebih,dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan 5 tahun sekali harus dilakukan pemilu.

Ia menjelaskan, dengan menunda pemilu 2024, berarti harus ada perubahan pada konstitusi, dan untuk merubah konstitusi tidak semudah yang dibayangkan. Di sisi lain, pemilu bisa jadi ditunda jika ditemukan alasan yang memaksa seperti Indonesia mengalami situasi krisis atau situasi menghadapi pandemi.

"Kita kan tidak sedang dalam situasi krisis. Betul kita sedang menghadapi pandemi, betul bangsa sedang struggle menghadapi banyak hal tapi tidak sedang dalam krisis. Pandemi memang masih ada tetapi sudah bisa kita kelola sehingga alasan penundaan itu menjadi susah pondasinya untuk saat ini," kata Wawan.

2. Kesiapan masyarakat untuk pemilu 2024

Menurut Wawan, masyarakat selama dua tahun pandemi cukup mendapat edukasi dan sudah bisa berinvestasi dalam cara hidup yang baru. Ia menambahkan, masyarakat juga dinilai sudah resilien terhadap pandemi, di samping cakupan vaksin sudah cukup tinggi.

Karena itu, sambungnya, masyarakat nampaknya siap untuk perhelatan pemilu tahun 2024. Ia mengatakan, pilkada langsung yang seharusnya dilaksanakan 2019 dan diundur 2020 karena pandemi menjadi modal pengalaman yang cukup.

"Meski ditunda dan masih pandemi, pilkada yang berlangsung cukup menarik karena tingkat partisipasinya cukup tinggi dan tidak terbukti ada penyebaran atau menjadi klaster. Kita harus hargai pengalaman itu dan masyarakat cukup kuat terhadap situasi-situasi semacam itu," ungkapnya.

3. Ada motif di balik penundaan

Bila sejumlah elit dan partai politik masih terus ingin menunda, kata Wawan, melanggengkan kekuasaan tanpa repot menyiapkan pemilu dinilai sebagai motif kuat di balik keinginan tersebut.

Menurut Wawan, hal inipun menimbulkan kecurigaan soal ketidaksiapan partai politik untuk bertarung dalam pemilu. Kecurigaan tersebut, sambungnya, juga mengarah pada elite yang mengusulkan karena dinilai tidak siap dan tidak mampu meyakinkan publik sehingga survei elektabilitasnya tidak terdongkrak.

"Dengan ditunda kan akan panjang posisi dan kekuasaan mereka, baik itu di parlemen atau di manapun. Jadi lebih kesitu, motif-motif lain saya kira susah untuk dicari. Kita tahu situasi pandemi menjadikan kita struggle tetapi kita kan tidak sedang dalam situasi krisis, tidak ada krisis politik dan tidak ada krisis ekonomi," urainya.

4. Dua tahun momentum persiapan pemilu

Wawan menyarankan, partai politik yang memiliki fungsi agregasi dengan berbagai artikulasi kepentingan kini justru dapat menjadikan masa menuju 2024 sebagai momentum persiapan. Ia menambahkan, masa menuju pemilu 2024 (detik.com/tag/pemilu-2024) juga dapat jadi masa menunjukkan kinerja terbaik di depan publik.

Wawan mencontohkan, para partai politik dapat menunjukkan kontribusi melalui anggotanya yang ada di DPR dan lewat para kepala daerah atau kadernya yang menjadi kepala daerah. Dengan demikian, partai politik dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa mengatasi dan bisa membantu bangsa keluar dari pandemi.

"Justru bagi partai politik saat ini mempersiapkan diri untuk proses pemilu, kan di jadwal tahun 2024. Masih dua tahun masih bisa mempersiapkan ke situ, mempersiapkan kader guna mempersiapkan program kampanye yang baik, melakukan edukasi pada masyarakat tentang bagaimana pemilu bisa dilakukan," imbuhnya.



Simak Video "75 Parpol Berhak Jadi Peserta Pemilu 2024, Pendaftaran Dibuka 1 Agustus"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia