Kwarnas Pramuka Rancang Aturan Pencegahan Pelecehan Seksual

Trisna Wulandari - detikEdu
Kamis, 16 Des 2021 16:30 WIB
Hari Pramuka 14 Agustus: Sejarah di Masa Penjajahan hingga Merdeka
Rancangan aturan pencegahan pelecehan seksual di Gerakan Pramuka. Foto: dok. Kwarnas Pramuka Indonesia
Jakarta -

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyusun rancangan petunjuk penyelenggaraan tentang Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka atau Safe from Harm (SfH). Aturan tersebut mencakup perlindungan dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengabaian atau penelantaran, praktik perundungan (bullying) daring dan luring, pencurian data, dan hoaks.

Wakil Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka dan Ketua Komisi Kerja Sama Luar Negeri Ahmad Rusdi mengatakan, aturan tersebut berangkat dari Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan. Untuk itu, Gerakan Pramuka harus memastikan semua pelaksanaan kegiatannya tidak membahayakan peserta didik.

Ahmad menambahkan, anggota pramuka harus aman dan terlindungi selama latihan kepramukaan yang notabene di alam terbuka dan jauh dari orang tua. Dengan demikian, masyarakat dapat percaya kepada Gerakan Pramuka.

"Kwarnas ingin melindungi pramuka di manapun berada dari bahaya perundungan, pelecehan seksual, penelantaran dan lainnya," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).

Sebelumnya Kwarnas Nasional Gerakan Pramuka mencatat, sekitar 100 ribu anggota pramuka di Amerika Serikat melaporkan telah mengalami pelecehan seksual oleh pembina dan seniornya. Tahun lalu, para anggota pramuka AS mengajukan kompensasi ke organisasi Boy Scouts of America (BSA) yang memiliki 2,2 juta anggota usia 5-21 tahun.

Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapati ada 6.454 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2019, 6.980 kasus pada 2020, dan 7.545 anak korban kekerasan seksual pada periode Januari - November 2021.

Draft aturan pencegahan pelecehan seksual Pramuka

Ahmad menjelaskan, rancangan petunjuk penyelenggaraan tentang Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka atau Safe from Harm (SfH) dibuat Kelompok Kerja SfH dengan masukan sejumlah pihak dan pakar, termasuk Amandemen Konstitusi World Organization of Scout Movement (WOSM) 2021 perihal Safe From Harm. Hasil rancangan pokja akan dibahas bersama komisi lain di di Kwarnas.

Ahmad menjelaskan, Dewan Kehormatan Pramuka akan membentuk Komite Perlindungan yang bertugas melaksanakan edukasi, pencegahan, penanganan dan penindakan dari pelanggaran SfH.

Sejumlah poin rancangan petunjuk penyelenggaraan Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka atau Safe from Harm (SfH) di antaranya:

  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang mendiskriminasi anggota muda berdasarkan profesi dan jabatan orang tua, status sosial, kondisi ekonomi, agama, identitas etnis
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang merespon dengan kekerasan atas perilaku yang tidak diinginkan dari anak dan kaum muda
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang berduaan dalam waktu yang lama antara anggota muda dan anggota dewasa di tempat sepi, kecuali terikat dalam status perkawinan
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang melakukan kontak fisik atau verbal yang tidak pantas dengan anggota muda.
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang memanggil anggota muda dengan pelabelan tertentu yang tidak mereka sukai
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang membuat anggota muda melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan orang dewasa
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang menggunakan kata-kata bernada kasar
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang membuat komentar yang menjurus secara seksual meski hanya untuk bergurau dan kesenangan
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang terlibat dalam tindakan yang memancing perasaan seksual atau hubungan seksual dengan seorang anggota muda
  • - Anggota dewasa Gerakan Pramuka dilarang melihat atau menonton foto, video yang berisi konten yang tidak layak seperti pornografi, kekerasan, tidak sesuai jenjang usia, atau materi lain yang memiliki efek buruk.
  • - Pembina dilarang membiarkan secara sengaja anggota muda terpapar peralatan atau material yang berbahaya
  • - Pembina dilarang melakukan kekerasan fisik atau verbal yang berdampak pada cedera fisik atau mental
  • - Pembina dilarang memberikan perhatian khusus (favorit) kepada individu anggota mud
  • - Pembina dilarang memaksa anggota muda untuk mengikuti kegiatan yang tidak sesuai dengan minat dan keinginannya
  • - Pembina dilarang tidak melaporkan sebuah pelanggaran atas permohonan pelaku
  • - Pembina dilarang merokok dan minum minuman keras di lingkungan anggota muda
  • - Pembina dilarang melibatkan anggota muda menjadi pekerja anak (di bawah umur).

Draft petunjuk penyelenggaraan mengklasifikasikan enam jenis pelanggaran SfH, yaitu perundungan (bullying), pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengabaian atau penelantaran, dan potensi berbahaya dalam jaringan seperti perundungan dunia maya, pencurian data, informasi palsu, dan konten tidak pantas.

Penelantaran dalam hal ini berarti perlakuan meninggalkan sendiri tanpa perawatan memadai dan pengawasan, kurang gizi, dan kekurangan makanan. Adapun hoaks meliputi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Sementara itu, konten tidak pantas mencakup konten yang menghasut kebencian, mendukung diskriminasi, kekerasan, pornografi, meremehkan individu atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, disabilitas, usia, kebangsaaan, status veteran, orientasi seksual, dan identitas jenis kelamin.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Pusdiklatnas) Pramuka Sigit Muryono menjelaskan, draf petunjuk penyelenggaraan ini akan dikaji kembali dari sisi legal drafting.

Ia menambahkan, materi SfH juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pramuka yang sedang disusun dan Buku Panduan Pembina Pramuka. Materinya, kata Sigit, bisa menjadi bagian buku tersebut atau menjadi buku saku pembina.

Sebagai informasi, draft petunjuk penyelenggaraan juga mencakup empat area SfH, yaitu program pembinaan anggota muda, pengelolaan serta pendidikan dan pelatihan anggota dewasa, struktur organisasi dan tata kelola, dan penyelenggaraan kegiatan Gerakan Pramuka.

"Isi SfH bakal masuk dalam materi penunjang pada kursus Mahir Dasar dan Mahir Lanjutan bagi pembina pramuka," katanya.

Ahmad mengatakan, rancangan petunjuk penyelenggaraan tentang Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka atau Safe from Harm (SfH) juga memuat memuat potensi bahaya, langkah pencegahan, dan bagaimana organisasi menangani pelanggaran kekerasan seksual hingga perundungan. Menurut Ahmad, pendidikan agama dan pembinaan mental spiritual menjadi dasar pencegahan dari kekerasan seksual dan lainnya.



Simak Video "Viral Aksi Perundungan Siswa SD di Tasik, Polisi Turun Tangan"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia