Isu awardee LPDP masih jadi perbincangan hangat setelah konten "cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan" viral di media sosial. Kini Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun angkat bicara. Para alumni yang tak patuh terhadap kewajiban pengabdian terancam diberi sanksi keras.
"Awas juga lho teman-teman alumni itu. Kami lagi memikirkan juga, mempertimbangkan untuk menaruh teman-teman yang tidak patuh itu di dalam website-nya LPDP itu. Ini sedang kami pikirkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP Sudarto dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026) malam.
Pernyataan ini diungkapkan, saat LPDP tengah memproses puluhan alumni yang diduga mangkir atau tidak menjalankan kewajiban pengabdian di Indonesia. Sudarto menegaskan bahwa dana yang dipakai untuk membiayai Pendidikan para penerima beasiswa merupakan uang rakyat yang berasal dari pajak.
"Sekali lagi, ini kan lu pakai duit pajak, ya kan? Artinya, pajak lah itu, pajak. Jadi, ini sedang kami pertimbangkan," tegasnya.
Menurut data LPDP per 31 Januari, total alumni LPDP mencapai 32.876 orang. Sebanyak 307 orang menjalankan izin magang ataupun studi lanjut di luar negeri. Lalu, 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP.
Dari hasil penelitian terhadap 600 penerima beasiswa, sebanyak 44 orang masuk dalam penindakan. Dari total itu, delapan orang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana dan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.
"Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral," imbuh Sudarto.
Diketahui, sejumlah alumni beasiswa LPDP mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia. Mereka menyebut pelaku industri di Indonesia belum siap menerima lulusan dari universitas top luar negeri karena dianggap overqualified.
Jaminan pekerjaan bagi alumni berada di luar wewenang dan tanggung jawab LPDP. Namun, LPDP tetap membuka upaya kerja sama dengan para pelaku industri untuk membuka ekosistem pekerjaan yang layak untuk awardee.
"Apakah LPDP menjamin kalau nanti mereka pulang itu dapat pekerjaan? Itu kelihatannya beyond LPDP ya. Maka kita bicaranya ekosistem. Itu yang terus kami bicarakan, kami koordinasikan, kami kerja samakan saat ini dengan industri, termasuk dengan Danantara agar ekosistem tersebut terbangun," ungkap Sudarto.
Di sisi lain, Sudarto juga menyampaikan imbauan kepada orang-orang kaya. Setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP memiliki kemampuan ekonomi lebih.
Tidak ada larangan orang kaya mengambil beasiswa LPDP. Tapi, Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya untuk mengambil beasiswa LPDP parsial. Arahan ini agar anggaran beasiswa bisa dialokasikan kepada pelamar dengan latar belakang prasejahtera.
Sudarto menekankan siapapun berhak mendaftar LPDP. Tapi menurutnya, ada tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki harta berlebih.
"Untuk yang (keluarga) kaya kami kasih kesempatan parsial. Ini high call untuk bapak ibu keluarga kaya mohon daftarnya yang parsial. Kami beri kesempatan," ujarnya.
Untuk pembahasan lebih rinci terkait beasiswa LPDP, simak detikPagi edisi Jumat (27/2/2026). Selain pembahasan LPDP, detikPagi juga kembali menghadirkan Ustaz Abdurrahman Assudaisiy untuk membahas mitos-mitos terkait puasa.
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.30-11.30 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi"
(vrs/vrs)