.webp)
Penerima beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP dari Kementerian Agama di Australia mengaku tidak menerima hak-hak sebagaimana mestinya selama hampir sembilan bulan. Mereka mendatangi perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang berada di seluruh negara bagian Australia untuk mengadu.
Perwakilan penerima beasiswa, Imam Malik Riduan mengungkapkan Kementerian Agama sebagai pemberi beasiswa belum mentransfer komponen-komponen beasiswa seperti tunjangan hidup bulanan, uang SPP (Tuition fee) pada 80 orang awardee.
Selain itu juga Kementerian Agama belum mentransfer komponen beasiswa lainnya seperti bantuan biaya untuk melakukan riset, biaya keikutsertaan konferensi, biaya tunjangan keluarga dan tunjangan pembelian buku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Tetapkan 5 Kampus Jadi PTNBH |
"Kami benar-benar dalam kondisi sulit dua tahun terakhir ini, pada tahun 2021 agenda riset kami berantakan karena pandemik yang melanda, untuk itu tahun ini kami terpaksa harus kuliah dengan cara part-time, kuliah sambal bekerja, karena pemerintah belum mentransfer biaya hidup, sementara biaya hidup dan akomodasi di Australia melangit karena krisis global", ujar Malik pada detikEdu, Jumat (28/10/2022).
Malik kandidat doktor dari School of Social Sciences, Western Sydney University mengungkapkan harus bekerja 7 jam per hari sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah agar bisa bertahan hidup di Australia.
"Saya harus pindah-pindah tempat tinggal, cari orang lagi lagi pulang kampung biar saya bisa dapat sewa murah," ujar Malik. "Lalu dengan kesibukan-kesibukan itu kapan kami bisa analisis data dan menulis."
Malik yang juga Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, mengatakan mahasiswa penerima beasiswa Mora 5000 Doktor sebelumnya telah berusaha melakukan komunikasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama sebagai pihak pengelola.
Diktis kemudian mengirimkan surat penjelasan kepada pihak kampus bahwa keterlambatan pembayaran SPP kepada universitas di Australia terjadi karena perubahan manajemen pengelola beasiswa. "Hanya saja, surat itu dikirimkan pada kampus yang minta saja. Ada juga kampus yang tidak nagih, mahasiswa kena warning, visa mau dicabut," ujar Malik.
Koordinator awardee MORA 5000 Doktor-LPDP di Australia, Roko Patria Jati mengatakan telah memulai komunikasi sejak Maret 2022 dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi mengenai kelanjutan beasiswa kepada Direktur Diktis. Komunikasi lewat rapat virtual dengan Kementerian Agama dan LPDP pun telah dilakukan beberapa kali.
"Namun demikian progress pencairan belum kunjung ada kabar menggembirakan, bahkan untuk tunjangan biaya hidup sama sekali belum ada transfer," ujar Roko dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Roko, tujuan aksi mendatangi perwakilan pemerintah Indonesia di Australia adalah untuk meminta Duta Besar Indonesia menyampaikan pesan mahasiswa kepada Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Aksi ini dilakukan karena mereka merasa keterlambatan proses pencairan sudah tidak wajar, sementara komunikasi dengan para pihak sudah dilakukan puluhan kali, termasuk dengan Kementerian Agama dan LPDP," ujar kandidat doktor di Western Sydney University itu.
Sementara menurut Malik, aksi mendatangi perwakilan pemerintah di Australia ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam skala yang lebih luas, bukan hanya untuk pengelola program saat ini saja. Pasalnya persoalan beasiswa terlambat telah terjadi sebelumnya dan tidak kunjung ada perbaikan yang berarti.
"Birokrasi kita ini bermasalah, niat mendongkrak SDM dengan memberi beasiswa ini sangat mulia, akan tetapi tanpa dibarengi dengan tata kelola yang baik serta pengelola yang cakap, selain menelantarkan anak bangsa juga mempermalukan tanah air," kata Malik.
DetikEdu masih berusaha menghubungi Kemenag untuk meminta tanggapan perihal masalah macetnya beasiswa MORA 5000 Doktor Kemenag-LPDP ini.
(pal/erd)
