.webp)
Revisi UU Pilkada buatan DPR RI mendapat kecaman keras dari semua elemen masyarakat termasuk para mahasiswa di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, saat beberapa elemen mahasiswa sudah turun ke jalan, mereka masih melakukan konsolidasi untuk aksi hari ini.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) I Wayan Tresna Suardiana mengatakan, demonstrasi rencananya dilakukan dalam tiga hari. Demonstrasi hari pertama direncanakan berlangsung pada Jumat (23/8/2024) pukul 14.00 di Kampus Sudirman.
Mereka akan kembali berdemo menuntut pembatalan revisi UU Pilkada keesokan harinya di KPU Bali dan di DPRD Bali pada dua hari berikutnya. Tresna mengatakan ada ratusan massa aliansi mahasiswa yang akan ikut berdemo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya, aksinya bakalan ramai yang turun. Dan konsolidasi ini kami menyatukan pikiran agar bisa bergerak bersama di Bali ini. Nah, pasca aksi besok, kami bakal ada aksi lanjutan. Bakal di DPRD dan KPU juga," kata Tresna di Unud kampus Sudirman, Kamis (22/8/2024).
Rencana aksi turun ke jalan dalam rangka melawan revisi UU Pilkada tak hanya dari mahasiswa di Bali. Mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat juga tak ketinggalan ingin turun ke jalan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada.
Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) Lalu Wira Hariadi mengatakan akan ada aksi terkait pengawalan putusan MK soal UU Pilkada. Hal itu diputuskan setelah menggelar konsolidasi di Lapangan Rektorat Unram, Kamis (22/8/2024) pukul 15.30 Wita.
"Kami dari BEM Unram akan turun aksi, kami sudah mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat umum untuk menghadiri undangan konsolidasi," kata Lalu.
Lalu belum mengungkapkan kapan dan di mana aksi demo mahasiswa Unram akan digelar. "Untuk aksi jelas ada, kami sudah bangun komunikasi dan sudah mau konsolidasi baik di NTB maupun nasional," katanya.
Selama berdemo, para mahasiswa di Bali dan Mataram akan menyuarakan sejumlah tuntutan. Yang pada intinya, menuntut Badan Legislasi DPR, Presiden RI, dan KPU RI agar mematuhi semua putusan MK terkait Pilkada. Putusan MK harus menjadi panduan utama.
Kecaman Para Mahasiswa
Mahasiswa di Bali dan Mataram mengecam keras revisi UU Pilkada yang dibuat DPR RI. Bukan tanpa alasan, isi UU Pilkada itu melenceng dari putusan MK yang mengatur soal syarat pengusungan pasangan calon kepala daerah dan batas usia.
Wakil Ketua BEM Unud Ricardo Elim mengatakan, putusan MK membuka peluang banyaknya pilihan pasangan calon kepala daerah sehingga masyarakat semakin punya banyak pilihan. Namun, revisi UU Pilkada yang dibahas DPR dan pemerintah telah mengkhianati putusan MK.
Bentuk keculasan pemerintah dan ini praktik vulgar yang terang-terangan. Maka dari itu, (konsolidasi) ini adalah bentuk perlawanan masyarakat yang harusnya besar-besaran juga," ujar Richardo.
Setali tiga uang, Lalu menilai upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan MK merupakan sebuah permasalahan besar dalam sistem demokrasi yang ditampakkan oleh negara. "Demokrasi kita sekarang sudah dibegal oleh oligarki yang berkuasa saat ini," jelas dia.
Karenanya, Lalu dan mahasiswa Unram lainnya berkomitmen untuk terus mengawal putusan MK. Pasalnya, ini merupakan angin segar untuk demokrasi.
"Harapannya, keserakahan yang dilakukan oleh penguasa hari ini harus segera kami akhiri, biar tidak lagi ada pembegalan konstitusi untuk kepentingan golongan tertentu," tandasnya.
(dpw/dpw)
