.webp)
Bantuan stimulan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dicairkan. Dana bantuan sebesar Rp 7 juta per kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sudah masuk ke rekening lebih dari 1.000 penerima.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Anak (Dinsos-PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan total dana yang telah masuk ke rekening penerima mencapai lebih dari Rp 7 miliar dari total pagu anggaran Rp 36,11 miliar. Buku tabungan dari bank penyalur juga akan segera dibagikan agar warga bisa langsung mencairkan dana tersebut.
"Hari Jumat kemarin sudah masuk Rp 7 miliar sekian ke rekeningnya mereka karena penerimanya lebih dari 1.000 sekian. Insyaallah akhir bulan ini sudah 100%," ujar Masyhuri di Mataram, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyhuri mengungkapkan program Desa Berdaya NTB menyasar 5.162 KK. Realisasi dana yang sudah mendarat di rekening warga memang baru sekitar 20%. Kendati demikian, proses administrasi yang telah dikerjakan Dinsos-PPA NTB sudah melampaui 50% dari total target.
Sejumlah wilayah sudah merampungkan penyaluran karena jumlah penerimanya yang relatif sedikit, seperti di Lombok Barat dan Mataram. Sementara wilayah Lombok Timur baru disalurkan sebagian.
Pada akhir pekan lalu, Masyhuri mengaku telah menandatangani sekitar 600 dokumen pencairan untuk Sumbawa dan Bima. Proses transfer bantuan dijadwalkan berlangsung hari ini.
Sempat Terkendala
Masyhuri menuturkan penyaluran dana stimulan ini sempat mengalami kendala teknis pada Jumat lalu. Sistem sempat mengalami gangguan sehingga proses pemindahbukuan tidak berjalan maksimal.
"SPD-nya gangguan, nggak bisa melewati SPM. Sebenarnya kalau nggak gangguan, lebih banyak dari itu," terang Masyhuri.
Meski demikian, Masyhuri memastikan aliran dana telah kembali normal. Dinsos-PPA NTB memperkirakan jumlah penerima yang dananya masuk rekening hari ini bisa mendekati 2.000 KK.
Bantuan untuk Modal Usaha
Masyhuri menegaskan bantuan tunai Rp 7 juta/KK dalam program Desa Berdaya NTB murni diperuntukkan sebagai modal usaha. Pemanfaatannya pun diawasi ketat dan wajib sesuai dengan proposal yang telah diajukan masing-masing KK melalui pemerintah desa (pemdes).
"Kesepakatan kita, belanjanya itu sesuai apa yang tertera di proposal. Nggak boleh beda sama proposalnya," tegas Masyhuri.
Bagi warga di desa miskin ekstrem yang terkendala literasi, seperti belum bisa membaca dan menulis, penyusunan proposal dibantu langsung oleh para pendamping desa.
Berdasarkan data, sektor peternakan menjadi pilihan usaha yang paling mendominasi dengan lebih dari 3.000 penerima. Sektor lain meliputi perdagangan dan jasa, seperti salon dan cukur rambut, perikanan, pertanian hingga usaha kecil, seperti konter pulsa bagi desa yang sudah terjangkau jaringan internet.
Guna memastikan bantuan berdaya guna dan tepat sasaran, pemerintah menyiapkan dua lapis sistem pendampingan. Pendamping desa akan mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara intensif di lapangan, sementara dinas teknis sektoral turut turun tangan membina bidang usaha warga.
"Dinas-dinas tadi seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan seterusnya turun juga melakukan pendampingan usaha. Keahliannya ada di dinas, ada penyuluh, ada pendamping. Itulah nanti yang membangun pendampingan," jelas Masyhuri.
(hsa/hsa)
