.webp)
Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual dibentuk di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Satgas ini dibentuk Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) sebagai respons dan mitigasi kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pondok pesantren (ponpes).
Ketua FKSPP Lombok Timur, Muhammad Fikri, mengatakan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual akan melakukan pembinaan intensif di ponpes. Selain itu, satgas juga akan turun langsung memastikan fasilitas di ponpes sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Kementerian Agama (Kemenag).
"Nanti ada pembinaan keagamaan, pembinaan pengasuhan, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual ini. Kemudian, pembinaan-pembinaan lainnya, itu juga terus kami lakukan," terang Fikri, Kamis (24/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FKSPP Lombok Timur juga membuka kanal pelaporan, baik untuk korban maupun masyarakat yang mengetahui pelanggaran aturan, khususnya di lingkungan ponpes. Kerahasiaan pelapor akan dijamin sehingga pencegahan dan pendampingan bisa dilakukan sejak dini.
"Sudah ada website, nanti di sana juga kami akan menaruh nomor HP untuk hotline. Pengaduan-pengaduan lainnya juga sudah bisa diakses melalui FKSPP Lombok Timur," imbuh Fikri.
Selain itu, FKSPP juga akan meminta ponpes agar tidak terlalu menutup diri. Ponpes bakal didorong untuk membuka diri pada masyarakat. Ponpes yang terlalu eksklusif akan dibina supaya bisa lebih terbuka dan mudah diakses.
Di sisi lain, Fikri juga merespons kekerasan seksual terhadap santriwati di Ponpes Abul Barokat Wannafahat, Lombok Tengah. Ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas terhadap terduga pelaku.
"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas bagi oknum pelaku kekerasan tanpa ada kompromi hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban," ucap Fikri.
Kepala Seksi (Kasi) Ponpes Kantor Kemenag Lombok Timur, Hasanuddin, mengatakan sudah melakukan beberapa langkah antisipatif untuk mencegah kekerasan seksual di ponpes. Salah satunya dengan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan.
"Kami sudah memaksimalkan peran dari pengawas kami untuk mengawasi semua ponpes yang ada, terutama yang memiliki asrama agar mematuhi SOP yang sudah ditetapkan," ujar Hasanuddin.
Selain itu, Kemenag Lombok Timur juga akan melakukan kunjungan keliling ke semua ponpes untuk melakukan pembinaan serta memberlakukan SOP bagi pesantren.
(hsa/hsa)
