.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pengelolaan dana bantuan dan anggaran penanganan bencana harus transparan. Dia mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa anggaran tersebut merupakan uang rakyat.
"Pengelolaan dana bantuan dan anggaran penanganan bencana harus transparan, K]karena seluruhnya merupakan uang rakyat," tegas Laka Lena saat pelantikan pimpinan tinggi pratama di Kupang, Jumat (11/9/2026).
Laka Lena meminta pengelolaan dana bantuan dan anggaran penanganan bencana dilakukan secara transparan, berintegritas, dan akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga meminta percepatan pemulihan pascabencana gempa Flores tidak hanya menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus ikut terlibat dalam pemulihan.
"Pelayanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur warga harus segera dipulihkan," katanya.
Politikus Golkar itu juga menyoroti keterbatasan transfer dari pemerintah pusat. Dia meminta birokrasi lebih cermat dan kreatif dalam mengelola APBD.
"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat NTT. Jadi setiap minggu ada laporan setiap OPD apa yang dilakukan. Jangan masyarakat hanya lihat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur saja," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Kabiro Adpim) Yohanes Abrianto Kore mengatakan tugas yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditindaklanjuti.
Dia menjelaskan setiap OPD lingkup Pemprov NTT akan melaporkan program kerjanya setiap pekan.
"Kita nanti akan bersama dengan Kadiskominfo, membahas pasti di setiap hari Jumat itu kita akan lakukan asistensi, pembagian jadwal," kata Abrianto.
